Washington, Gontornews — Pemerintah Amerika Serikat, Kamis (4/8/2022), mendeklarasikan wabah cacar monyet (monkeypox) sebagai darurat kesehatan nasional. Langkah ini sekaligus merupakan penanda bahwa virus ini berisiko tinggi bagi warga Amerika Serikat serta mendorong sejumlah langkah untuk mengatasi ancaman tersebut.
“Kami siap untuk mengambil respons ke tingkat berikutnya dalam mengatasi virus ini,” ungkap Sekretaris Kesehatan Amerika Serikat kepada wartawan yang dilansir New York Times.
“Kami mendesak setiap warga Amerika Serikat untuk menganggap serius cacar monyet ini dan bertanggung jawab untuk membantu kami mengatasi virus ini,” sambungnya.
Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, sedang menghadapi tekanan kuat dari pakar kesehatan masyarakat dan aktivis untuk bergerak lebih agresif dalam memerangi wabah cacar monyet. Pakar kesehatan dari Georgetown, Lawrence O Gostin, mengaku langkah pemerintah Amerika Serikat merupakan titik balik penting dalam merespons penyakit cacar monyet. Sejauh ini, virus cacar monyet telah menginfeksi lebih dari 6.600 orang di Amerika Serikat.
Sejatinya, pemerintah telah memiliki vaksin cacar monyet bernama Jynneos. Satu dekade lalu, Amerika Serikat memiliki 20 juta dosis Jynneos, namun pada bulan Mei, sebagian besar vaksin tersebut telah kadaluwarsa.
Dr Robert Califf dari Administrasi Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat mengatakan pihaknya sedang menjajaki strategi untuk memperbanyak jumlah dosis Jynneos.
Sebagai informasi, cacar monyet merupakan virus yang mirip dengan cacar biasa tetapi dengan gejala yang tidak terlalu parah. Biasanya, virus ini hanya terdapat di beberapa bagian Afrika Tengah dan Barat. Namun dalam beberapa bulan terakhir, virus ini telah menyebar ke luar wilayah endemisnya dengan sangat cepat. Kurang dari satu bulan lalu, hanya ada 700 kasus cacar monyet di Amerika Serikat yang terkonfirmasi. Tetapi, sekarang, jumlahnya meningkat hampir 10 kali lipat.
Lebih dari 99 persen orang yang terinfeksi virus cacar monyet di Amerika Serikat laki-laki yang berhubungan seks sesama jenis. Pemerintah tidak ingin memberikan stigma ini terhadap kaum gay, tetapi mereka juga ingin mengecilkan risiko, khususnya, terhadap mereka. [Mohamad Deny Irawan]