Jakarta, Gontornews — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan lima agenda besar yang sedang pemerintah rencanakan untuk Indonesia ke depan. Ia pun meminta semua pihak tidak menghentikan dan melanjutkan agenda tersebut demi mewujudkan cita-cita Indonesia maju dan membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.
“Saya tegaskan kembali, agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan,” kata Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI di Gedung Nusantara MRP/DPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 16 Agustus 2022.
Kelima agenda yang Presiden Jokowi maksud yaitu, pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Jokowi mencontohkan hilirisasi nikel yang telah meningkatkan ekspor besi baja sebesar 18 kali lipat, dari 16 Triliun Rupiah pada tahun 2014 menjadi 306 Triliun Rupiah pada tahun 2021.
“Pada akhir tahun 2022 ini, kita harapkan sudah bisa mencapai 440 Triliun Rupiah. Itu hanya dari nikel, sekali lagi, itu hanya dari nikel. Selain penerimaan pajak, devisa negara juga naik, sehingga kurs rupiah lebih stabil,” jelas Jokowi.
Selain nikel, Jokowi juga akan terus mendorong hilirisasi sumber daya alam milik Indonesia lain seperti bauksit, tembaga hingga timah.
“Kita harus berani. Kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia,” kata Kepala Negara.
Kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan peningkatan ekonomi hijau. Presiden menyampaikan, persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan bakau serta rehabilitasi habitat laut harus terus dilakukan karena berpotensi besar pada penyerapan karbon.
Presiden pun optimistis energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio akan menarik industri penghasil produk-produk rendah emisi.
“Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia. Saya optimistis, kita akan menjadi penghasil produk-produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional,” ujarnya.
Upaya tersebut, kata Presiden, dapat langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio.
“Pemanfaatan kekayaan hayati laut secara bijak, akan menjadi kekuatan besar untuk produk pangan, farmasi, dan energi. Demikian pula dengan perkebunan kita, antara lain kelapa sawit, yang telah terbukti menjadi pemasok terbesar CPO dunia,” ujarnya sebagaimana dilansir Sekretariat Kabinet.
Terkait pangan, Presiden menyampaikan pembangunan infrastruktur bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional. Dalam tiga tahun terakhir, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras untuk konsumsi.
“Alhamdulillah, kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute, yang disaksikan oleh FAO, karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019,” ujarnya.
Ketiga, penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Presiden menyampaikan, pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marginal harus terus dijamin dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu.
“Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga peradilan,” ujarnya.
Secara khusus, Presiden menekankan bahwa pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama.
“Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil. Skor Indeks Persepsi Korupsi dari Transparansi Internasional juga naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022,” ujarnya.
Presiden menambahkan, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. Selain itu, reformasi agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah juga harus terus dilanjutkan.
Keempat, melanjutkan digitalisasi ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia segera naik kelas. Presiden menyampaikan, sampai saat ini sebanyak 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital. Pemerintah pun menargetkan sebanyak 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada tahun 2024.
“Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di E-katalog pemerintah juga diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN-BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan,” ujarnya.
Terakhir, keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden menyampaikan, IKN bukan hanya untuk para aparatur sipil negara tetapi juga para inovator dan para wirausahawan.
“(IKN) bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN tetapi selebihnya, 80 persen investasi swasta diundang untuk ikut berpartisipasi,” ujarnya.
Menutup pidatonya Presiden mengajak seluruh pihak untuk bahu membahu mewujudkan agenda besar tersebut.
“Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu, mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia Maju, dengan komitmen, dengan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan,” pungkasnya. [Mohamad Deny Irawan]
