Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menolak rencana Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan mengeluarkan panduan materi khotbah agama, terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Menurutnya, kebijakan ini di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bawaslu sebagai pengawas pilkada. Menurut Fadli, tindakan ini justru akan semakin memanaskan suasana Pilkada. “Saya menilai upaya seperti ini, justru yang terjadi akan semakin memanaskan suasana,” katanya, Kamis (15/2).
Dia mengatakan, meskipun bukunya belum selesai disusun, di sejumlah daerah seperti di Jawa Barat telah dikeluarkan surat imbauan dari Bawaslu perihal pengaturan penyampaian materi ceramah keagamaan. Baik di pesantren, masjid, majelis taklim, dan khotbah Jumat.
“Langkah Bawaslu untuk mengontrol materi ceramah agama sangat keliru,” ujarnya seperti dilansir media group JPNN.
Menurut Fadli, jika melihat tupoksi Bawaslu dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, mereka wajib mengawasi politik uang, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. “Tidak ada kewajiban mengawasi ulama, kiai, atau para pemuka agama di dalam rumah-rumah ibadah,” jelasnya.
Menurutnya, selama ini Bawaslu belum maksimal mengawasi ASN, TNI, dan Polri. Padahal, itu sudah jelas tertulis di dalam UU. Berkaca pada Pilkada DKI Jakarta 2017, kata dia, banyak indikasi adanya oknum yang terlibat namun Bawaslu tidak terdengar suaranya. “Sehingga, jangan yang di luar tupoksi diurusi, namun yang menjadi tupoksinya dilewati,” ungkap Fadli.
Menurutnya pula, Bawaslu juga tidak memiliki dasar kewenangan mengatur isi ceramah agama. “Apakah para pemuka agama diangkat oleh Bawaslu?” katanya.
Fadli menambahkan, jangankan Bawaslu, Kementerian Agama saja tidak bisa mengatur isi ceramah. Bawaslu tak memiliki legitimasi untuk mengatur hal tersebut. Selain itu, Bawaslu juga tidak memiliki kapasitas untuk menilai apakah isi ceramah agama itu tepat atau tidak.
“Apalagi kita sangat paham, ceramah agama pasti selalu terkait dengan isu-isu aktual yang sedang berkembang di masyarakat,” katanya.
Menurut dia, Pilkada adalah isu aktual di masyarakat. Sehingga mengontrol ceramah agama tidak menyinggung pilkada adalah hal yang mustahil. “Bawaslu nantinya akan kerepotan mengurusi hal-hal yang sebenarnya bukan tupoksinya,” ujarnya.
Fadli meminta Bawaslu harus lebih peka jika isu agama ini adalah sensitif. Jangan membuat kebijakan yang memancing kecurigaan publik. Sebab, ketika kebijakan ini diterapkan, apakah dalam pelaksanaannya Bawaslu bisa berlaku adil untuk mengawasi seluruh tempat ibadah.
Jika tidak bisa, upaya Bawaslu hanya akan memunculkan kecurigaan dan provokasi di tengah masyarakat.
“Karena itu, saya meminta pengaturan mengenai hal-hal sangat sensitif itu dihentikan. Bawaslu harus kembali kepada tupoksinnya. Jangan abuse of power, dan jangan bertindak di luar tupoksi dan kapasitasnya!” tuntas wakil ketua umum Partai Gerindra itu. [FR]
