Dubes Pakistan: Mahasiswa Peduli Kemanusiaan, Termasuk Muslim Kashmir!

Bogor, Gontornews — Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Dr Abdul Salik Khan, menghargai mahasiswa yang peduli dengan nasib sesama, menyadari masalah-maslaah kemanusiaan yang sifatnya universal. Termasuk nasib Muslim Kashmir.
”Peduli terhadap sesama bagian dari karakter intelektual. Mahasiswa baru adalah calon-calon intelektual masa depan. Mahasiswa IAI-N Laa Roiba adaah bagian dari komunitas intelektual. Kelak diharapkan dapat berkiprah dalam proses pembangunan dan barpartisipasi menyelesaikan masalah kemanusian sehingga perdamaian dunia tercipta di belahan Bumi manapun,” jelas Abdul Salik Khan dalam kuliah umum di depan ratusan mahasiswa IAI-N Laa Roiba di Kampus Leuwiliang, Bogor, Selasa (17/9).
Sebagai Dubes dari negara Muslim, Abdul Salik Khan, menyampaikan keprihatinan yang dalam atas masalah kemanusiaan yang tragis sedang terjadi di Kashmir, wilayah perbatasan India-Pakistan. ”Isu Kashmir merupakan konflik kemanusian serius yang upaya penyelesaiannya telah lama dilakukan oleh PBB.”
Berdasarkan jumlah populasi, jelas Dubes Pakistan, Kashmir didominasi oleh penduduk Muslim sebanyak 78% dan penduduk Hindu sebesar 19%, sedangkan sisanya merupakan penganut Budha dan keyakinan lainnya.
”Konflik Kashmir bermula dari permasalahan partisial yang melibatkan Pakistan dan India. Tidak hanya India dan Pakistan, Cina juga terlibat dalam perebutan di sana,” ungkapnya.
Sejak tahun 1947, Kashmir terbagi menjadi tiga bagian. India menguasai Jammu, Ladakh, dan Kashmir Valley. Pakistan menguasai Gilgit-Baltistan dan Azad Kashmir. Adapun China menguasai Aksai Chin dan Shaksgam Valley. Pemerintah Pakistan sangat mengharapkan atensi masyarakat internasional terkait masalah ini.
Di samping itu, Pemerintah Pakistan juga mendorong seluruh bangsa untuk memaksa India mengakhiri pendudukan di Kashmir. Dubes Pakistan juga menekankan pentingnya perwujudan stabilitas keamanan dan perdamaian di Kashmir. India juga dituntut untuk menghentikan pembatasasn akses komunikasi, suplai makanan dan obat-obatan. Di samping itu, India juga harus menarik pasukan militer dari sana, serta menerima rekomendasi PBB untuk melakukan investigasi terhadap kekerasan kemanusian yang terjadi di Jammu dan Kashmir.[EN/DJ]