New York, Gontornews – Israel terpilih menjadi ketua komite tetap urusan hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Ini pertama bagi Israel mengepalai satu dari enam komite tetap PBB sejak negara itu bergabung pada 1949
Menurut Reuters, meski hanya memiliki peran simbolik dan prosedural, jabatan ketua tetap akan menjadikan Israel memiliki peluang menempati tingkatan lebih tinggi dalam program berkala PBB. Jabatan bernama Komite Hukum atau Komite ke-6 itu bertugas mengawasi masalah terkait pelaksanaan hukum antarbangsa.
Majelis Umum PBB memiliki enam komite, yang melaporkan masalah perlucutan senjata, ekonomi dan keuangan, hak asasi manusia, dekolonialisasi, anggaran PBB, dan urusan hukum. “Saya bangga menjadi orang Israel pertama terpilih menempati jabatan ini,” kata Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon.
“Israel merupakan pemimpin dunia dalam urusan hukum internasional dan perang terhadap teroris,” katanya, dengan menambahkan, “Kami senang memiliki kesempatan berbagi pengetahuan dengan negara lain di dunia.” Israel adalah kandidat yang diusung dari kawasan Eropa Barat dan Kelompok Lain (WEOG). Negara itu meraih mayoritas 109 suara dari 175 suara sah dalam majelis yang berisi 193 negara.
Pada umumnya, ketua komite akan dipilih dengan musyawarah mufakat tanpa pemungutan suara. Pesaing Israel dalam pemilihan itu menghendaki pemungutan suara, sehingga memancing tanggapan keras Wakil Dubes AS untuk PBB David Pressman.
“Bahkan, pemimpin Libya Muammar Gadaffi saat mengisi jabatan ketua pada saat itu dipilih dengan mufakat,” katanya, “Pemungutan suara tidak harus dilakukan pada hari ini.”
“Kita membutuhkan PBB yang menyertakan Israel, membuatnya semakin dekat, bukan sebaliknya menjauhkan Israel secara sistematis,” tambahnya. Israel semula menjadi bagian dari kelompok negara kawasan Asia-Pasifik, bersama Timur Tengah dan negara lain Asia, yang secara terbuka memusuhi negara itu.
Kepindahannya ke WEOG memberi Israel peluang memimpin jabatan ketua komite dan memiliki peran lebih aktif di PBB. Ketua delegasi Palestina di PBB Riyad Mansour mengeluhkan hasil pemilihan tersebut. Ia menyatakan negara Arab dan muslim lain telah mencoba mencegah kemenangan Israel dalam pemilihan tersebut.
Mansour menilai Israel sering melanggar hukum internasional dan memperkirakan keterpilihan Danon sebagai “ancaman bagi Komite ke-6”.Ia menerangkan bahwa Liga Arab dan 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menentang keterpilihan Israel pada jabatan tersebut.[DJ]
