Kuala Lumpur, Gontornews — Pemerintah Malaysia, Senin (27/12/2021), berusaha untuk memperoleh dana dari Green Climate Fund (GCF) PBB sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat. Kementerian Lingkungan Hidup yang menyatakan hal tersebut seiring terjadinya bencana banjir bandang yang menelantarkan hampir 70.000 warga Malaysia.
Para ahli mengatakan bahwa dana yang mereka ajukan tidak sebanding dengan apa yang pemerintah janjikan dalam upaya pencegahan bencana. Para ahli pun mengatakan bahwa implementasi dari pendanaan GCF-PBB justru akan memakan biaya lebih banyak.
Sejak 18 Desember 2021, hujan deras mengguyur Malaysia hingga menyebabkan banjir bandang. Sejauh ini, pemerintah melaporkan ada 48 orang yang tewas akibat bencana alam tersebut. Karenanya, pemerintah meminta setiap warga untuk meningkatkan kesiapsiagaannya terhadap peristiwa yang terjadi akibat cuaca ekstrem.
Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Air Malaysia, Zaini Ujang, mengatakan bahwa pengajuan anggaran GCF-PBB akan dipergunakan untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan rencana adaptasi nasional pada akhir tahun depan. Rencana ini akan berfokus pada bidang-bidang seperti air, pertanian, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, kehutanan hingga infrastruktur.
“Kementerian juga memiliki rencana panjang untuk meminta dana iklim agar dapat membantu pelaksanaan program-program dalam mengatasi dampak perubahan iklim,” ucap Zaini Ujang sebagaimana dilansir Channel News Asia dari Reuters.
Pengajuan dana GCF-PBB merupakan upaya pemerintah Malaysia untuk mencari pendanaan guna mempercepat proses adaptasi iklim secara nasional.
Benar saja, dana GCF-PBB tidak sebanding dengan anggaran mitigasi bencana yang pemerintah canangkan mencapai hingga 9,8 miliar dolar Amerika Serikat. Zaini menjelaskan bahwa anggaran ini terdiri dari sejumlah proyek-proyek mitigasi banjir seperti membangun penahan air, daerah tangkapan air, memperdalam kapasitas sungai,” ucap Zaini.
“Adaptasi akan membutuhkan lebih banyak dana sebanding dengan mitigasi karena kita perlu merombak ulang perencanaan kita, termasuk sejumlah proyek infrastruktur yang mahal ini,” tutup Ili Nadiah Dzulfakar, pendiri komunitas Klima Action Malaysia. [Mohamad Deny Irawan]
