Yangon, Gontornews – Pemerintah Myanmar tengah serius melaksanakan upaya pencegahan penyebaran virus Zika di wilayahnya. Pemerintah Myanmar sendiri mendeteksi kasus Zika pertamanya sekitar 2 minggu yang lalu.
Atas temuan tersebut, sebagaimana dilansir Reuters, Pemerintah Myanmar berjanji untuk meningkatkan pemantauan dan melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap penyebaran virus tersebut.
Meski demikian, sejumlah ahli mempertanyakan langkah pemerintah Myanmar yang dianggap tidak siap melakukan pencegahan terakit virus penyebab Mikrosepali pada bayi yang baru lahir tersebut. Para Ahli mempertanyakan kesiapan dana, terbatasnya tenaga medis serta keluhan ibu hamil yang khawatir terhadap kondisi kehamilannya.
Perwakilan lembaga kesehatan dunia (WHO) untuk Myanmar, Dr Jorge M Luna memperingatkan kepada Myanmar tentang resiko bertambahnya jumlah masyarakat yang terinfeksi Zika di wilayahnya jika tidak ditanggulangi dengan cepat. Terlebih, negara tetangga seperti Vitenam dan Thailand belum lama ini juga mengonfirmasi kasus serupa di wilayahnya.
“Saya ingin bertanya kepada Dokter terkait zika tapi mereka sangat sibuk karena harus melayani banyaknya pasien ibu hamil di waktu yang sama,” kata San San Aye, seorang ibu hamil yang tidak mengetahui dampak dari virus Zika.
Karenanya, Myanmar sedang berusaha keras untuk lepas dari 50 tahun kekuasaan junta militer yang memporakporandakan kondisi ekonomi, kesehatan dan pendidikan masyarakat.
Myanmar memiliki rasio 0,6 dokter dari 1000 orang atau enam kali lebih sedikti dari dokter yang dimiliki oleh Kazakhastan. Selain itu, total pengeluarkan di bidang kesehatan negara hanya 20,3 dollar per orang atau 18 kali lebih kecil dari pengeluaran serupa yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand.
Selain itu, minimnya alat kesehatan serta kondisi rumah sakit yang memprihatinkan menjadi masalah penting lainnya yang harus diselesaikan pemerintah Myanmar dengan segera.
Perihal pemeriksaan kesehatan, dokter umum lebih dominan ketimbang dokter spesialis. Bahkan, dalam satu kondisi, perjanjian pertemuan antara dokter dan pasien juga dibutuhkan.
Dr Than Htun Aung yang bertanggungjawab terhadap penanganan virus zika menyangkal pertanyaan tersebut dan mengatakan bahwa kekurangan dokter bukan yang menjadi permasalahan. Dia mengatakan jika perawat berkualitaslah yang berhak untuk memeriksa perempuan. [Mohamad Deny Irawan]
