pesanan-baju-kaos
32 °c
Pecenongan
Mon
Tue
Sunday, 22 November, 2026
Login
Langganan
gontornews.com
Daftar Pelatihan Guru Al Barqy
  • Home
  • News
    • Dunia
    • Nasional
    • Nusantara
  • Inspirasi
    • Sirah
    • Dakwah
    • Hidayah
    • Ihwal
    • Jejak
    • Sukses
    • Mujahid
    • Oase
  • Pendidikan
    • Pondok Pesantren
    • Lembaga
    • Buku
    • Beasiswa
    • Risalah
    • Khazanah
    • Keluarga
  • Muamalah
    • Ekonomi
    • Peluang
    • Halal
    • Rihlah
    • Konsultasi
  • Tadabbur
    • Tafsir
    • Hadis
    • Dirasah
  • Values
    • Tausiah
    • Sikap
    • Mahfudzat
    • Kolom
    • Afkar
  • Saintek
    • Sains
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Lingkungan
  • Laput
    • #IBF2020
  • Wawancara
  • Gontoriana
    • Pondok
    • Trimurti
    • Risalah
    • Alumni
  • Berlangganan
  • MG Digital
  • Login
No Result
View All Result
gontornews.com
Langganan
Home News Nasional

KPK: 7 Kepala Daerah Terlibat Jual Beli Jabatan pada 2016-2021

Dedi Junaedi by Dedi Junaedi
5 years ago
in Nasional
0
KPU: Calon Kepala Daerah Terkena OTT Tetap Boleh Berkampanye

Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Jakarta, Gontornews — Fakta berikut sungguh memprihatinkan. Tujuh kepala daerah terlibat jual beli jabatan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada tujuh kasus jual beli jabatan terjadi dalam periode 2016-2021.

“KPK mencatat kasus jual beli jabatan di lingkungan pemda sejak 2016 hingga 2021 ini telah melibatkan 7 bupati, yaitu Klaten, Nganjuk, Cirebon, Kudus, Jombang, Tanjungbalai, dan terakhir Probolinggo,” kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding dikutip Antara, Rabu.

Ketujuh kepala daerah tersebut adalah Bupati Klaten Sri Hartini, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Bupati Kudus Muhammad Tamzil, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari.





“Terus berulangnya kasus korupsi terkait pengisian jabatan di lingkungan pemerintah daerah, KPK mengingatkan kepada para kepala daerah agar menjauhi potensi benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahannya,” tambah Ipi.

BACA JUGA

Ketum PBNU Apresiasi Kiprah Muhammadiyah untuk Bangsa

BAZNAS Tanam 10.500 Pohon untuk Pulihkan Lahan Karhutla

Kemenag Perkuat Regulasi Pendidikan Keagamaan Islam Nonformal

Revisi UU Zakat: BAZNAS Usung Tujuh Agenda

Menag Dorong Integrasi UPZ untuk Optimalkan Potensi Zakat Nasional

Jual beli jabatan, diakui Ipi, menjadi salah satu modus korupsi yang kerap dilakukan kepala daerah.

“Dari hasil pemetaan KPK atas titik rawan korupsi di daerah, KPK mengidentifikasi beberapa sektor yang rentan terjadi korupsi, yaitu di antaranya terkait belanja daerah seperti pengadaan barang dan jasa,” ungkap Ipi.



Kemudian korupsi pada sektor penerimaan daerah mulai dari pajak dan retribusi daerah maupun pendapatan daerah dari pusat dan korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi hingga penerbitan perizinan.

Dalam upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, KPK telah mendorong diimplementasikannya Monitoring Center for Prevention (MCP).

“Manajemen ASN merupakan salah satu dari delapan fokus area intervensi perbaikan tata kelola pemda yang terangkum dalam aplikasi tersebut,” tambah Ipi.

Kedelapan area intervensi tersebut adalah Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.

“Untuk mencegah benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang kepala daerah dalam pengisian jabatan, KPK mendorong diimplementasikannya manajemen ASN berbasis ‘merit system’,” ungkap Ipi.

Dalam aplikasi MCP, terdapat lima indikator keberhasilan yang disyaratkan bagi pemda untuk dipenuhi, yaitu meliputi: ketersediaan regulasi manajemen ASN berupa Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Surat Kepala Kepala Daerah; sistem informasi; kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi; tata kelola SDM; serta pengendalian dan pengawasan.

Keberhasilan daerah dalam mewujudkan manajemen ASN yang mengedepankan nilai-nilai profesionalisme dan integritas, menurut Ipi, sangat tergantung pada komitmen kepala daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola SDM yang akuntabel dan bebas kepentingan.

“Termasuk tidak menjadikan proses pengisian jabatan di instansinya sebagai lahan untuk korupsi,” kata Ipi.[DJ]

Tags: 7 Kepala DaerahKPKTerlibat Jual Beli Jabatan pada 2016-2021
Share4Tweet3Send
Previous Post

Vaksinasi Lansia di Thailand Berjalan Lambat

Next Post

Menkeu: Ekonomi Global Merugi 2,5 Trilyun Dolar AS Akibat Pandemi

Dedi Junaedi

Dedi Junaedi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Guru Besar UNIDA Gontor Jadi Pembicara Simposium Mushaf Al-Qur’an Tulis Tangan di Turki

Guru Besar UNIDA Gontor Jadi Pembicara Simposium Mushaf Al-Qur’an Tulis Tangan di Turki

20 November 2026
Pengajian Alumni Gontor Lintas Marhalah Bogor Raya: Merawat Ukhuwah Meneguhkan Akidah  ‎

Pengajian Alumni Gontor Lintas Marhalah Bogor Raya: Merawat Ukhuwah Meneguhkan Akidah ‎

14 November 2026
Mengapa Gontor Menolak Trimurti Diangkat Sebagai Pahlawan Nasional?*

Mengapa Gontor Menolak Trimurti Diangkat Sebagai Pahlawan Nasional?*

11 November 2025

Komjen (Purn) Dr Nurfaizi Suwandi: Mutiara Indonesia di Negeri Piramida

13 February 2018
Yasmin Talent Festival Ajang Unjuk Bakat Ratusan Siswi SD di Sumatera Barat

Yasmin Talent Festival Ajang Unjuk Bakat Ratusan Siswi SD di Sumatera Barat

16 November 2026
Klub Bahasa Gontor Putri 3 Kunjungi Kampung Inggris Pare

Klub Bahasa Gontor Putri 3 Kunjungi Kampung Inggris Pare

0
Lembaga Nirlaba AS Layangkan Gugatan  Hentikan Pengembangan AI

Lembaga Nirlaba AS Layangkan Gugatan Hentikan Pengembangan AI

0
Dari ‘Ngelmu’ ke ‘Laku’: Falsafah Jawa dan Psikologi Pendidikan

Dari ‘Ngelmu’ ke ‘Laku’: Falsafah Jawa dan Psikologi Pendidikan

0
Menag Dorong Integrasi UPZ untuk Optimalkan Potensi Zakat Nasional

Menag Dorong Integrasi UPZ untuk Optimalkan Potensi Zakat Nasional

0
Kemenag Perkuat Regulasi Pendidikan Keagamaan Islam Nonformal

Kemenag Perkuat Regulasi Pendidikan Keagamaan Islam Nonformal

0
Lembaga Nirlaba AS Layangkan Gugatan  Hentikan Pengembangan AI

Lembaga Nirlaba AS Layangkan Gugatan Hentikan Pengembangan AI

22 November 2026
Klub Bahasa Gontor Putri 3 Kunjungi Kampung Inggris Pare

Klub Bahasa Gontor Putri 3 Kunjungi Kampung Inggris Pare

22 November 2026
Dari ‘Ngelmu’ ke ‘Laku’: Falsafah Jawa dan Psikologi Pendidikan

Dari ‘Ngelmu’ ke ‘Laku’: Falsafah Jawa dan Psikologi Pendidikan

22 November 2026
Ketum PBNU Apresiasi Kiprah Muhammadiyah untuk Bangsa

Ketum PBNU Apresiasi Kiprah Muhammadiyah untuk Bangsa

22 November 2026
BAZNAS Tanam 10.500 Pohon untuk Pulihkan Lahan Karhutla

BAZNAS Tanam 10.500 Pohon untuk Pulihkan Lahan Karhutla

22 November 2026
gontornews.com

Kantor :
Jalan Taman Sejahtera No.1A RT.06 RW.03 (Samping Masjid Jami' Al-Munir) Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan
Telp : 021-29124801
Fax : 021-29124802
Layanan Pelanggan : 0819-1515-1456 (Khusus WA)
Email :
[email protected]
[email protected]
[email protected]

TENTANG KAMI

  • Profil
  • Redaksi & Manajemen
  • Info Iklan
  • Panduan Kebijakan Media
  • Berlangganan Majalah
  • Komplain Majalah
  • Privacy Policy

INSTAGRAM

Ikuti Kami

  • Kalender Gontor 2027
Pre-order sekarang sebelum kehabisan.
Informasi dan pemesanan :
0812 3416 0133 / 0858 1760 8802

#majalahgontor 
#gontornews
  • Majalah Gontor edisi Desember kini sudah bisa dipesan. Kami buka Pre-order kembali melalui link : https://bit.ly/pesan-majalah/

Jangan sampai ketinggalan.
Informasi:
0812 3416 0133

#majalahgontor 
#gontornews
  • Dapatkan Majalah Gontor Edisi Cetak bulan November 2026. Melalui link https://bit.ly/pesan-majalah/. Tersedia juga Majalah Gontor Edisi sebelumnya.
Ada juga Majalah Gontor Paket Perpustakaan. 

#majalahgontor #gontornews
  • Alhamdulillah kini Kalender Gontor 2027 sudah dapat di pesan melalui nomor 081234160133 / 085817608802.

Pengiriman kalender Insha Allah bulan Desember 2026.
#kalendergontor #gontornews #majalahgontor #kalender2027
  • Alhamdulillah, Pre-Order dibuka lagi, kini tersedia Crewneck Sweatshirt. Tersedia saat ini Warna :

1. Black
2. Navy
3. Maroon
4. Army
5. Light Pink

Silahkan di pesan melalui link :
https://tinyurl.com/pesan-baju/

atau bisa lihat link di profile

#majalahgontor
#gontornews
  • Bazar Buku. Silahkan japri untuk pemesanan via instagram hari ini.
  • Buku ini ditulis untuk kamu yang sedang atau pernah menjalani kehidupan di pesantren. Pesan sekarang atau kunjungi stan Majalah Gontor di ESPECTO BAZAR.
  • ESPECTOR BAZAR AL HASSAN BEKASI 24 - 25 OKTOBER 2026.  DAPATAKAN DISKON 15% BAGI PEMESAN BUKU INI VIA INSTAGRAM. 
BELUM TERMASUK ONGKIR. 
UNTUK PEMESANAN BISA JAPRI ADMIN.
  • Assalamu

© 2023 gontornews.com. All Rights Reserved

Banner Footer
▲
  • Home
  • News
    • Dunia
    • Nasional
    • Nusantara
  • Inspirasi
    • Sirah
    • Dakwah
    • Hidayah
    • Ihwal
    • Jejak
    • Sukses
    • Mujahid
    • Oase
  • Pendidikan
    • Pondok Pesantren
    • Lembaga
    • Buku
    • Beasiswa
    • Risalah
    • Khazanah
    • Keluarga
  • Muamalah
    • Ekonomi
    • Peluang
    • Halal
    • Rihlah
    • Konsultasi
  • Tadabbur
    • Tafsir
    • Hadis
    • Dirasah
  • Values
    • Tausiah
    • Sikap
    • Mahfudzat
    • Kolom
    • Afkar
  • Saintek
    • Sains
    • Teknologi
    • Kesehatan
    • Lingkungan
  • Laput
    • #IBF2020
  • Wawancara
  • Gontoriana
    • Pondok
    • Trimurti
    • Risalah
    • Alumni
  • Berlangganan
  • MG Digital
  • Login
No Result
View All Result