Jakarta, Gontornews – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mendorong penguatan tujuh isu strategis dalam revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Usulan tersebut mencakup penguatan kewajiban zakat, kelembagaan, hubungan antarlembaga pengelola zakat, hingga perluasan cakupan regulasi. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat nasional.
Wakil Ketua BAZNAS RI, Dr H Zainut Tauhid Sa’adi MSi, menyampaikan hal tersebut dalam diskusi publik bertajuk “Reformulasi Arsitektur UU Zakat: Menguatkan atau Melemahkan BAZNAS?” yang digelar Yayasan Tali Buana Nusantara secara hibrid di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah tokoh, di antaranya Ketua Komisi VIII DPR RI H Marwan Dasopang MSi, Dr H A Mujib Rohmat MH, pakar dan akademisi Prof Dr H Masykuri Abdillah, serta Ketua MUI Bidang Komdigi KH Masduki Baidlowi. Hadir pula jajaran pengurus BAZNAS, pimpinan Lembaga Amil Zakat (LAZ), perwakilan MUI, akademisi, tokoh masyarakat, dan insan pers.
Dalam kesempatan tersebut, Zainut menegaskan bahwa revisi UU Pengelolaan Zakat perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan dan sistem pengelolaan zakat yang lebih efektif. Menurutnya, perubahan regulasi harus mampu mendukung optimalisasi penghimpunan sekaligus pendayagunaan zakat di Indonesia.
“BAZNAS mencatat tujuh isu strategis utama yang perlu menjadi perhatian dalam perubahan UU Nomor 23 Tahun 2011, yaitu kewajiban zakat, penguatan kelembagaan BAZNAS, hubungan BAZNAS RI dan BAZNAS daerah, hubungan BAZNAS dengan LAZ, harmonisasi zakat dan pajak, kebijakan nasional dan tata kelola zakat, serta perluasan ruang lingkup regulasi,” jelas Zainut.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengungkapkan bahwa revisi UU Pengelolaan Zakat telah masuk dalam Prolegnas Prioritas dan ditargetkan mulai dibahas pada 2027. Saat ini, Komisi VIII DPR RI tengah mematangkan rancangan regulasi tersebut dengan menghimpun berbagai masukan dan aspirasi dari masyarakat.
Marwan menyebut, salah satu persoalan penting yang perlu mendapat perhatian dalam revisi tersebut adalah penataan hubungan antara BAZNAS dan LAZ. Menurutnya, regulasi baru harus mampu menciptakan hubungan kelembagaan yang harmonis sekaligus memberikan kejelasan peran dan kewenangan masing-masing.
“Salah satu isu paling krusial yang sedang diselaraskan adalah membangun relasi yang harmonis dan tegas antara BAZNAS dan LAZ. Bagaimanapun, peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat utama harus tetap dipertahankan, bahkan kalau perlu ditingkatkan kewenangannya,” ujar Marwan.
Selain aspek kelembagaan, Marwan juga mendorong perubahan orientasi pendayagunaan zakat agar lebih menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi produktif. Ia menilai, setiap program zakat perlu memiliki indikator dampak yang jelas dan terukur sehingga manfaatnya tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.
Pandangan lain disampaikan Ketua MUI Bidang Komdigi KH Masduki Baidlowi. Ia menilai, pembaruan regulasi zakat perlu mengakomodasi peran masyarakat dalam pengelolaan zakat, termasuk pesantren, masjid, dan LAZ, tanpa mengesampingkan tanggung jawab strategis negara melalui BAZNAS.
Masduki juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat transparansi pengelolaan zakat. Melalui sistem digital yang memadai, muzaki diharapkan dapat memantau penyaluran dan pemanfaatan dana zakat secara lebih mudah, konsisten, dan akuntabel.
Ketua Yayasan Tali Buana Nusantara Dr H Endin AJ Soefihara MMA, menjelaskan bahwa diskusi tersebut diselenggarakan untuk mengkaji arah perubahan regulasi pengelolaan zakat secara objektif dan komprehensif. Forum ini juga diharapkan dapat menghadirkan perspektif beragam mengenai konsekuensi revisi UU Zakat terhadap masa depan dan keberlanjutan ekosistem zakat nasional. []

























