Jakarta, Gontornews – Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan regulasi baru untuk memperkuat tata kelola pendidikan keagamaan Islam jalur nonformal. Regulasi Menteri Agama tersebut mencakup tiga bidang yakni Pengkajian Kitab Kuning, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), dan Pendidikan Al-Qur’an.
Direktur Bina Dakwah Pesantren dan Pendidikan Nonformal, Mahrus, mengatakan penguatan kurikulum Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ) perlu disertai pembenahan tata kelola kelembagaan. Upaya tersebut mencakup peningkatan standar penyelenggaraan, kualitas pendidik, serta kejelasan pengakuan terhadap satuan pendidikan.
“Penguatan pendidikan Al-Qur’an tidak cukup hanya melalui penyempurnaan materi pembelajaran. Perlu ada penataan kelembagaan, penguatan standar penyelenggaraan, peningkatan kualitas pendidik, serta kejelasan pengakuan terhadap satuan pendidikan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (20/11/2026), seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Agama RI.
Mahrus menjelaskan, pendidikan Al-Qur’an memiliki sejarah panjang dan karakteristik tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, penyusunan kebijakan perlu memperhatikan keberagaman metode pembelajaran, tradisi keilmuan, dan model penyelenggaraan lembaga yang telah berkembang. Penerapan standar mutu pendidikan tidak boleh menghilangkan kekhasan maupun tradisi pendidikan yang selama ini tumbuh di masyarakat.
“Kita perlu memastikan standar mutu pendidikan terpenuhi, tetapi pada saat yang sama tidak boleh menghilangkan kekhasan dan tradisi pendidikan yang sudah tumbuh di masyarakat. Penguatan regulasi harus memberikan manfaat bagi lembaga dan masyarakat,” lanjutnya.
Sementara itu, Badrud Tamam, penemu metode baca kitab kuning Al-Ijaz sekaligus praktisi pendidikan pesantren, menyoroti pentingnya landasan hukum yang kuat dalam penyusunan regulasi. Menurutnya, aturan pendidikan keagamaan nonformal harus mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis agar sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan.
“Regulasi pendidikan keagamaan nonformal perlu memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dengan begitu, aturan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata lembaga pendidikan,” jelasnya.
Perhatian terhadap keragaman lembaga menjadi penting karena MDT dan Pendidikan Al-Qur’an berkembang melalui berbagai model penyelenggaraan. Sebagian berada di lingkungan pesantren, sebagian lainnya didirikan secara mandiri oleh masyarakat atau terintegrasi dengan lembaga pendidikan formal.
Oleh karena itu, rancangan regulasi diharapkan memberikan pengakuan kepada lembaga tanpa membatasi berdasarkan afiliasi kelembagaan semata. Setiap lembaga perlu memperoleh ruang untuk mempertahankan karakteristiknya, sekaligus mendapatkan kepastian pembinaan dan pengakuan sesuai jenis pendidikannya.
Pembahasan juga melibatkan Asosiasi Pendidikan Salafiyah (ASPENSA), terutama dalam menjaga keberlanjutan tradisi pengkajian kitab kuning. Sejumlah hal yang menjadi perhatian meliputi pengakuan capaian belajar santri, kedudukan satuan pendidikan, dan dokumen hasil belajar.
Masukan dari kalangan pendidikan salafiyah menekankan agar regulasi yang disusun tetap menjaga kesinambungan tradisi keilmuan pesantren serta tidak menghilangkan identitas pendidikan salafiyah.
Selain pembenahan kurikulum dan regulasi, sejumlah agenda lain turut dibahas. Di antaranya pemutakhiran data Education Management Information System (EMIS), penguatan kelembagaan, akses pembinaan dan dukungan pendanaan, rekognisi lulusan, serta keberlanjutan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan akreditasi PAUD Al-Qur’an (PAUDQu).
Berbagai agenda tersebut memperlihatkan bahwa penguatan pendidikan keagamaan Islam nonformal tidak hanya menyangkut standar pembelajaran. Kepastian pengakuan, keberlanjutan lembaga, dan akses masyarakat terhadap pendidikan keagamaan yang berkualitas juga menjadi bagian penting dalam pembenahan tata kelola tersebut. []

























