Jakarta, Gontornews – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan, meminta pemerintah untuk berkonsultasi dengan sejumlah ormas islam terkait penggunaan dana haji untuk kepentingan infrastruktur. Zulkifli mengingatkan bahwa pemilik dana haji adalah umat islam dari seluruh Indonesia.
“Berkali-kali saya menyampaikan, itu kan dana umat ya. Oleh karena itu, say akira pemerintah perlu diskusi dengan perwakilan umat, itu bisa dengan Majelis Ulama, NU, dengan Muhammadiyah,” kata Zulkifkli di komplek Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/7).
“Dengarkan, mereka yang dapat mewakili umat islam, kan. Di situ nampak apakah Muhammadiyah punya saran, apakah NU punya saran, apakah Majelis Ulama punya saran. Kira-kira itu, ikuti saja sarannya,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam silaturahim kebangsaan Pimpinan Daerah (PD) Persatuan Islam (Persis) Kota Bandung, Sabtu (29/7). Ketua umum PAN tersebut mengaku jika ulama tidak diajak berdiksusi maka pemerintah ibarat membakar persoalan ke presiden.
Terkait penggunaan dana haji, Zulkifli juga mengaku belum dapat memastikan karena belum mempelajari aturan tersebut.
“Saya nggak tahu, saya belum baca aturannya,” katanya.
Wacana penggunanaan dana haji sebagai sumber dana infrastruktur bergulir setelah Presiden Jokowi melantik 14 anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana negara, Rabu (26/7).
Dalam sambutannya, Jokowi berharap dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastrukutur.
“Jadi, bagaimana uang yang ada, dana yang ada ini, bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik, “ kata mantan Gubernur DKI Jakarta tesebut.
“Bisa saja kan (untuk infrastruktur). Dari pada uang ini diam, ya lebih baik diinvestasikan tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki resiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang gede,” tambahnya. [Mohamad Deny Irawan]
