Jakarta, Gontornews — Fraksi-fraksi terus mendorong perluasan pasal pemidanaan perilaku seks menyimpang sesama jenis atau LGBT sesama dewasa masuk dalam Rancangan Undang-undang Revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RUU RKUHP). Perluasan pasal diharapkan tidak hanya seperti yang tertera pada pasal 495 ayat 1 RKUHP yakni kepada yang belum berumur 18 tahun.
Sebab pemidanaan bagi pelaku LGBT sesama dewasa menjadi salah satu poin yang masih dipending dalam pembahasan RKHUP pada 16 Januari lalu.
“Kami ingin pidana LGBT dapat diperluas dari sekedar hanya 18 tahun ke bawah dalam pasal pencabulan. Tapi ingin diperluas hubungan sesama jenis dewasa,” ujar Anggota Panja RKUHP dari Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi seperti dilansir Rapublika, Ahad (28/1).
Taufiqulhadi mengatakan pihaknya juga mendorong penyelesaian poin yang masih pending tersebut untuk disetujuil seluruh fraksi dan juga pemerintah. Hal ini agar bisa disetujui dan disahkan menjadi UU dalam masa persidangan DPR ini.
Tauffiqulhadi bahkan mengatakan, perluasan pemidanaan pasal LGBT itu, fraksi Partai Nasdem mengusulkan pemidanaan masuk dalam delik umum. Sehingga pelaku penyimpangan seksual sesama jenis dapat dipidana tanpa perlu adanya aduan.
“Delik umum. Mereka yang mempertonton perilaku homoseksual di depan umum harus dipidana apakah diadukan atau tidak, demikian pihak yang menyebarluaskan perilaku homoseksual,” ujar Tauffiqulhadi.
Adapun anggota Panja RKUHP dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan pasal pemidaan LGBT yang sudah ada di draft yang disepakati Pemerintah dan fraksi-fraksi adalah pada pasal 495 ayat dua dan belum mengatur pidana perilaku LGBT sesama dewasa.
Fraksinya pun menegaskan pada rapat panja RKUHP tingkat komisi yang diundur hingga Selasa (30/1) akan memperjuangkan lagi perluasan pidana LGBT.
“Meski sudah diperluas di Pasal 495 ayat 2 RKUHP, perluasan yang dikehendaki PPP adalah pemidanaan perzinahan sesama jenis sesama dewasa,” ujar Arsul.
Namun demikian, Arsul mengatakan PPP tetap memasukan ruang pribadi dengan usulan pemidaan LGBT berdasarkan delik aduan.
Tak hanya itu, PPP juga mengusulkan agar pidana juga berlaku bagi pihak yang mempromosikan perbuatan LGBT tersebut, baik oleh pria, wanita maupun kelompok LGBT sendiri
“Namun jika tidak masuk di RKUHP maka PPP akan pertimbangkan melalui pengajuan UU tersendiri nantinya,” ujar Arsul. [fathur]

























