Inilah 4 Poin Soal Fatwa Haram Pakai Atribut Natal

Jakarta, Gontornews — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin akhirnya menjawab polemik pihak yang terus ‘nyinyir’ soal atribut Natal dengan menyampaikan penjelasan lebih detail tentang fatwa haram bagi umat Muslim yang mengenakan atribut Natal. Hal itu disampaikan karena menurutnya ada pemahaman yang keliru tentang fatwa itu.

“Sehubungan dengan munculnya berbagai tanggapan dan respons dari berbagai pihak terhadap fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim yang menimbulkan pemahaman keliru tentang fatwa tersebut, maka Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut,” kata Kiai Ma’ruf di kantornya, Jalan Proklamasi Nomor 51, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

Ada 4 poin penjelasan yang disampaikan Kiai Ma’ruf. Dia mengatakan fatwa itu dibuat dalam koridor penghormatan kepada prinsip kebhinnekaan dan kerukunan beragama di Indonesia.

Berikut penjelasan lengkap MUI:

Sehubungan dengan munculnya berbagai tanggapan dan respons dari berbagai pihak terhadap fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim yang menimbulkan pemahaman yang keliru tentang fatwa tersebut, maka Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Substansi fatwa MUI Nomor 56 tahun 2016 tersebut menyatakan: a) Menggunakan atribut keagamaan non-muslim adalah haram, b) Mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-muslim adalah haram.
2. Secara jelas fatwa tersebut ditujukan kepada umat Islam dan menjaga akidah dan keyakinannya, serta melarang pihak mana pun untuk mengajak dan/atau memerintahkan kepada umat Islam untuk menggunakan atribut keagamaan non-Muslim, karena hal itu bertentangan dengan akidah dan keyakinannya.
3. Fatwa tersebut dibuat dalam kerangka penghormatan kepada prinsip kebhinnekaan dan kerukunan beragama di Indonesia. Makna dari kebhinnekaan adalah kesadaran terhadap perbedaan, termasuk perbedaan dalam menjalankan keyakinan agamanya. Dengan demikian, faktor penting dalam prinsip kebhinnekaan adalah adanya saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinannya tersebut kepada orang lain. Setiap bentuk pemaksaan keyakinan kepada orang lain adalah bertentangan dengan HAM dan konstitusi.
4. Fatwa MUI mempunyai daya ingat keagamaan (ilzam syar’i) dan merupakan panduan bagi umat Islam dalam menjaga akidah dan keyakinannya, serta menjadi kaedah penuntun dan sumber inspirasi dalam pembentukan peraturan perundangan di Indonesia. Oleh karena itu, Dewan Pimpinan MUI mengapresiasi kepada berbagai pihak, khususnya jajaran kepolisian dan kepala daerah yang menjadikan fatwa tersebut sebagai sumber rujukan dalam menjaga ketertiban dan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Penjelasan lengkap MUI itu ditandatangani oleh Ketua Umum MUI, Dr KH Ma’ruf Amin dan Sekretaris Jenderal MUI Dr H Anwar Abbas MM MA. [Fathurroji/Rus]