Jakarta, Gontornews — Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah mengalokasikan Rp612 triliun Rupiah untuk anggaran pendidikan nasional. Berdasarkan konstitusi, pemerintah, kata Sri Mulyani, harus menganggarkan 20 persen anggaran APBN untuk sektor pendidikan.
“Pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp612 triliun atau sekitar 40 miliar dolar Amerika Serikat,” kata Menkeu Sri saat menghadiri diskusi pada acara Inclusive Lifelong Learning Conference (ILLC) di Badung, Bali, Rabu (5/7/2023).
“Hal ini menunjukkan bahwa struktur pengolaan pendidikan, dari pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” sambungnya sebagaimana dilansir Antara.
Lebih lanjut, Menkeu Sri menjelaskan, sebagian besar anggaran pendidikan dialokasikan untuk mendukung pendidikan dasar hingga sekolah menengah, karena komposisisi demografi Indonesia yang didominasi usia muda. Saat ini, prioritas alokasi anggaran pendidikan nasional adalah pembangunan fisik di sekolah yang ada di Indonesia.
“Ini benar-benar merupakan tantangan besar mengingat kita sangat besar secara geografis dan populasi yang tidak merata,” jelasnya.
Selain fokus pada pembangunan infrastruktur sekolah, sejak 2005, pemerintah memperkenalkan bantuan langsung yang diberikan kepada sekolah dengan nama Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tidak hanyai itu, pemerintah juga memberikan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan rentan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang dimulai sejak tahun 2014.
Dengan gelontoran dana dan alokasi anggaran pendidikan nasional tersebut, pemerintah mengklaim beberapa kemajuan substansial. Salah satunya peningkatan angka pendaftaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari 35,18 persen menjadi 35,82 persen; Sekolah Dasar (SD) dari 97,2 persen menjadi 99,10 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari 82,6 persen menjadi 95,9 persen; serta sekolah Menengah Atas (SMA) dari 52,8 persen menjadi 73,15 persen. [Mohamad Deny Irawan]
