Jakarta, Gontornews — Tanggal 17 Oktober 2019, mungkin jadi salah satu hari yang gaduh buat saya. Karena pada hari itu pemberlakuan wajib sertifikasi halal dimulai, dan tidak hanya itu, sertifikasi halal yang biasanya menjadi wewenang MUI sekarang diambil oleh BPJPH – Kementerian Agama RI.
Mengapa gaduh? karena ketar-ketir pengusaha yang sudah tersertifikasi halal maupun belum, mulai dari perusahaan besar sampai dengan mikro (Industri kecil rumah tangga) yang belum tercerahkan mengenai regulasi dan perpindahan wewenang ini.
Regulasi baru ini belum tersosialisasikan dengan cukup. Selain belum siapnya BPJPH, infrastruktur, sumber daya manusia dan sistem yang dibuatnya membuat bingung pelaku usaha dalam mensertifikasi halal produknya. Berikut saya akan gambarkan beberapa kebingungan pelaku usaha dalam poin poin kritis regulasi halal baru.
1. Prosedur dan syarat pendaftaran produk
Dalam regulasi halal sesuai UU Jaminan Produk Halal, bahwa BPJPH difungsikan sebagai administrator, regulator dan fasilitator. Tugas administrator ini antara lain, menerima pendaftaran produk, jembatan bagi LPH dan MUI, penerbitan sertifikat halal. Saya kritisi di gerbang pertama, yaitu prosedur dan syarat pendaftaran produk.
Dalam alur proses sertifikasi halal, pelaku usaha mendaftarkan produknya ke BPJPH Pusat yang bertempat di Jakarta, untuk area Jakarta dan sekitarnya, pelaku usaha bisa mendatangi langsung ke kantor BPJPH, sedangkan untuk di luar Jakarta dan sekitarnya bisa mendaftar ke kantor wilayah kementerian agama tingkat provinsi, kabupaten atau kotamadya. BPJPH secara resmi belum mempunya kantor perwakilan di 33 provinsi seperti LPPOM MUI. Artinya, pelaku usaha mendaftar secara manual, dengan membawa dokumen hard copy dan soft copy dikarenakan sistem informasi halal (SIHalal) masih dalam pengembangan. Disini titik kritisnya adalah keamanan data pelaku usaha yang belum jelas dijamin oleh BPJPH.
Syarat pendaftaran yang harus dibawa oleh pelaku usaha antara lain:
a. Data Pelaku Usaha
Data pelaku usaha yang wajib dibawa adalah
• NIB (Nomer Izin Berusaha) atau dokumen izin lainnya (SIUP, TDP)
• NPWP
• Akta Notaris
• KK dan KTP Penanggungjawab pelaku usaha
• Bagi Importir API/API-U/API-P
b. Nama dan Jenis Produk
Surat Ijin edar yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait
c. Daftar Produk dan Bahan
• Data bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, bahan penolong
• Sertifikat halal bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, bahan penolong
d. Proses Pengolahan produk berupa pembeliaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku yang digunakan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi
e. Dokumen Sistem Jaminan Halal
Kepala BPJPH, Sukoso, menjelaskan pelaku usaha mikro yang terkena kewajiban sertifikasi halal seperti pedagang asongan, gerobak, tukang bakso, gorengan dan lain sebagainya. Jika melihat syarat yang ditentukan apakah dikenakan syarat yang sama ataukah tidak, disini belum ada kejelasan. JIka disamakan persyaratannya, apakah memungkinkan dengan kondisi usaha dan sumber daya manusia yang tidak mungkin memenuhi persyaratan dokumen yang harus dibawa pada saat pendaftaran.
2. Durasi waktu
a. Proses pendaftaran selesai sampai verifikasi dokumen: Belum Clear
b. Proses Verifikasi di BPJPH : Belum Clear
c. Proses pemilihan dan penentuan LPH : 5 hari kerja (Pasal 30 ayat 2)
d. Proses audit sampai pengiriman berkas ke BPJPH : Belum Clear
e. Proses rapat komisi fatwa : Maks 30 hari kerja (Pasal 33 ayat 4)
f. Proses rapat komisi fatwa sampai terbit Sertifikat halal : 7 hari kerja (Pasal 35)
Jika ada pertanyaan berapa lama, penulis pun belum mengetahui pasti durasi waktu sertifikasi halal mulai sampai keluar sertifikat halalnya.
3. Biaya Sertiikasi Halal
Pembiayaan yang biasanya diberikan kepada pelaku usaha yang mendaftar ke MUI dilihat dari kategori-kategori sebagai berkut:
a. Jenis Produk : Industri Olahan, Katering, Restoran, Kosmetik, Obat-obatan, Flavor, dan barang gunaan lainnya.
b. Skala Industri : PT, CV, IRT
c. Cakupan wilayah : lokal, nasional, multinasional
d. kompleksitas bisnis proses : kompleks atau sederhana
Penulis yang juga sekaligus konsultan, sampai saat tulisan ini diturunkan belum mendapatkan kepastian apakah ada kategori, berapa kisaran biaya, apakah sama pada semua jenis usaha. Untuk usaha mikro seperti pedagang asongan, gorengan, tukang baso, warteg berapa biaya yang diberlakukan dan jika gratis maka dari mana sumber pembiayannya.
4. Kedudukan Sertifikat Halal BPJPH
Sertifikat Halal BPJPH belum diakui oleh ESMA (Emirate Authority for Standardization and Metrology), sementara sertifikat halal MUI dengan LPPOM sebagai lembaga pemeriksa kehalalannya sudah diakui ESMA. Dengan adanya pengakuan ESMA ini produk yang mengantongi sertifikat halal MUI dapat melakukan eskpor ke negara-negara Timur Tengah. Lalu bagaimana nasib produk halal local dengan sertifikat halal dari BPJPH, apakah mampu melakukan eskpor ke mancanegara?
Dengan beberapa poin kritis yang telah disebut di atas, dapat disimpulkan bahwa BPJPH belum siap dan terlalu terburu dalam mengambil alih sertifikasi halal Indonesia.
Semoga saja industri halal kita tidak mundur 30 tahun ke belakang, yang masih harus membangun dengan tergopoh-gopoh padahal di sisi lain MUI dengan LPPOM-nya sudah mempunyai prosedur dan standar halal yang telah diakui dunia internasional. [fathur]
