Jakarta, Gontornews — Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar rapat pleno ke-34. Rapat membahas tentang umat Islam dalam menghadapi agenda demokrasi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019. Turut hadir pimpinan organisasi masyarakat Islam dari seluruh Indonesia, di antaranya Pimpinan dan Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor, KH Hasan Abdullah Sahal.
Wakil Ketua Dewan pertimbangan MUI Didin Hafidhuddin mengatakan, berdasarkan rapat pleno, ada 8 poin kesimpulan yang hasilkan. Pertama, Wantim MUI merasa prihatin luar biasa terhadap kondisi kebangsaan dan keumatan yang cenderung terlihat ada fenomena dan gejala perpecahan.
“Kita harapkan dan kita berharap betul bahwa perselisihan perpecahan tidak menyebakan pertentangan, yang akan menyebabkan kelemahan dari umat dan bangsa,” kata Didin di MUI, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019).
Kedua, Wantim MUI menyerukan kepada bangsa dan pimpinan serta para tokoh untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan. Menurutnya, pilpres merupakan alat, sarana dan tidak boleh menimbulkan kehancuran sebuah bangsa.
“Pilpres adalah alat untuk membuat bangsa ini beradab, berkeadaban di dalam memimpin, mencari pemimpin terbaik,” katanya.
Ketiga, lanjut Didin, umat Islam diharapkan untuk terus menguatkan persatuan dan kesatuan walau mungkin terjadi perbedaan pilihan. Seharusnya perbedaan-perbedan pilihan tidak boleh menyebabkan rusaknya ukhuwah islamiyah.
“Ukhuwah islamiyah adalah sebuah sebuah keniscayaan sekaligus sebuah kebutuhan dan sebuah keharusan tidak boleh terganggu hanya oleh karena pesta demokrasi yang diselengarakan 5 tahun sekali,” tuturnya.
Kesimpulan keempat, Wantim MUI menyerukan kepada para ulama dan zuama untuk tidak mengumbar pernyataan-pernyataan yang mengundang konflik dan pertentangan.
“Pernyataan-pernyataan yang saking semangatnya mengajak kepada kelompoknya, kepada golongannya, kepada paslonnya dengan pernyataan-pernyataan yang irasional dan pernyataan-pernyataan yang menyebabkan terjadinya masalah di kemudian hari dengan tanggapan-tanggapan yang beragam,” katanya.
Kelima, Wantim MUI menempatkan MUI sebagai rumah besar bersama, rumah besar umat dari manapun dari berbagai macam kelompok manapun dan menjadi teman dari penguasa, tetapi dalam bagian untuk memberikan amar maruf nahi mungkar terhadap kondisi yang ada.
Keenam, Wantim MUI mempersilakan umat Islam untuk memiliki literasi dalam bidang politik, untuk dapat menentukan pilihan yang terbaik berdasarkan literasi politiknya.
“Dan kita berharap bahwa yang menjadi pegangan dari memilih pilpres ini adalah sebuah hadis nabi yang menyatakan barang siapa yang tidak punya kepedulian kepada persoalan persoalan umat Islam, maka mereka bukan dari kaum muslimin. Jadi, kita berharap umat memilih dengan cerdas bahwa kepentingan umat di atas segala-segalanya,” kata Didin.
Ketujuh, Wantim MUI berharap kepada pemangku amanah penyelengara Pemilu 2019, untuk netral dan berkeadilan. Sehingga demokrasi dapat berjalan dengan baik, dengan lancar dengan aman dan tertib.
“Sebagai wasit dan penyelenggara tidak boleh menjadi pemain karena itu dirasakan ketidakadilan yang luar biasa demikian juga kepada lembaga hukum dan Polri untuk terus menjaga keutuhan bangsa untuk terus mejaga keutuhan bangsa kemanan dengan sebaik- baiknya juga bersifat adil bersifat netral kemudian tidak berpihak kepada pihak manapun juga,” katanya.
Terakhir yang kedelapan, umat Islam memiliki kekuatan yang sangat dahsyat yakni doa. Sehingga doa dikatakan silahulmukmin. Juga diharapkan kepada pemimpin umat, tokoh-tokoh para pendukung kiai para ulama dan juga umat secara menyeluruh baik pada waktu bangun malam melaksanakan salatnya.
“Berdoa memohon kepada Allah agar dilahirkan pemimpin yang amanah pemimpin yang gerbaik pemimpin yang cerdas pemimpin yang jujur yang membahas kepada kemaslahatan dunia dan akhirat,” katanya. [Fathurroji]
