Jakarta, Gontornews — Bertepatan Hari Solidaritas Internasional untuk Palestina, 29 November 2021, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Wali Kota Hebron, Tepi Barat, Palestina, menandatangani nota kesepahaman dalam pembangunan Rumah Sakit Indonesia Hebron (RSIH) secara daring, Senin (29/11).
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto mengatakan, peletakan batu pertama akan dilaksanakan dalam waktu dekat setelah penandatanganan MoU, setelah berkoordinasi dengan Wali Kota, Kemenlu RI, KBRI di Amman dan Dubes Palestina.
Ia mengatakan, pembangunan RSIH bentuk dukungan bangsa Indonesia melalui MUI terhadap rakyat Palestina yang sampai saat ini belum mendapatkan hak-haknya di tengah pendudukan dan diskriminasi yang dilakukan Israel.
“Indonesia dan Palestina mempunyai sejarah panjang persaudaraan dan perjuangan dan disatukan persatuan sesama Muslim,” katanya.
MUI berharap agenda besar ini mendapatkan dukungan secara nasional dan internasional, sebagai langkah dalam menghadirkan perdamaian di bumi Palestina.
“Dana yang telah terkumpul sebesar Rp 24.754.103.225 dari total kesepakatan antara MUI dan Wali Kota Hebron senilai Rp 87 miliar. “Dana akan segera kita kirimkan untuk pembangunan RSIH di Hebron ini,” imbuhnya.
MUI menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada para tokoh, ulama, pengurus MUI Pusat dan Wilayah/Daerah, pimpinan Ormas Islam, lembaga-lembaga filantropi, masyarakat luas di dalam dan luar negeri yang telah menyalurkan dana bantuan mereka untuk pembangunan RSIH ini.
Mewakili Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, staf ahli Hubungan Antarlembaga Kementerian Luar Negeri, Muhsin Shihab, menyatakan Pemerintah menyambut baik, upaya kerja dan keras MUI serta seluruh komponen masyarakat Idnonesia untuk menginisasi pengumpulan bantuan masyarakat untuk Palestina, salah satunya dalam bentuk pembangunan RSIH.
Pembangunan ini untuk menjawab kebutuhan nyata mendesak dari masyarakat Palestina sekitarnya, terkait akses kesehatan dan minimnya layanan kesehatan baik yang diakibatkan wabah Covid-19 atau konflik kekerasan yang terjadi terus menerus.
Ia menegaskan, isu palestina menjadi prioritas dan menjadi jantung hati kebijakan politik luar negeri Indonesia, dukungan pemerintah dan rakyat Indonesia agar palestina merdeka dan berdaulat penuh adalah amanat konstitusi RI.
“Agenda besar ini mendapatkan dukungan internasional, PBB, organsiasi internasional, LSM bersama berbagai elemen masyarakat internasional dapat ikut amankan dan menjamin terlaksananya RSIH sampai operasionalnya, dan tegaskan prinsip solitadaritas untuk semua. Insya Allah ini akan menjadi pemicu bantuan lainnya dari pemerintah Indonesia atau masyarakat Indonesia di masa depan,” kata dia. [Fathur]
