Jakarta, Gontornews — Presiden Joko Widodo Jokowi), Rabu (21/12/2022), memutuskan pemerintah melakukan pelarangan ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023 mendatang. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan terus mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.
“Saya ulangi, mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” kata Presiden Jokowi dalam pernyataan persnya, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.
Dengan industrialisasi bauksit dalam negeri, Kepala Negara memperkirakan pendapatan negara dapat meningkat dari 21 triliun rupiah menjadi sekitar kurang lebih 62 triliun rupiah.
Karena itu, pemerintah menegaskan akan terus berusaha meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Pemerintah juga akan terus mengurangi ekspor bahan mentah sekaligus meningkatkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri.
“Pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata,” ujarnya sebagaimana dilansir Sekretariat Kabinet.
Sebelumnya, sejak 1 Januari 2020, pemerintah telah memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel. Kebijakan tersebut, ungkap Presiden, berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel secara signifikan dari Rp17 triliun di akhir tahun 2014 menjadi Rp326 triliun pada tahun 2021, atau meningkat 19 kali lipat.
“Perkiraan saya, tahun ini akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari 30 miliar US dolar. Ini baru satu komoditi saja. Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri, untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. [Mohamad Deny Irawan]
