Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid, saat rapat kerja dengan Menteri Agama di Komisi VIII DPR RI, kembali memperjuangkan alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik di satuan pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pesantren.
HNW, sapaan akrabnya, meminta Kementerian Agama aktif memantau progres penyaluran MBG bagi siswa di sekolah-sekolah di bawah Kemenag seperti madrasah dan pesantren, meskipun penetapan pembagian MBG dikerjakan oleh Badan Gizi Nasional.
“Aspirasi masyarakat madrasah dan pesantren yang saya terima langsung saat reses bulan Januari agar mereka mendapatkan keadilan dengan dilibatkan sebagai pihak yang berhak menerima program MBG, sudah saya sampaikan langsung kepada Menteri Agama. Alhamdulillah disepakati menjadi kesimpulan rapat agar program MBG segera diwujudkan dan atau ditingkatkan realisasinya secara adil, di satuan pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pesantren,” ujar Hidayat setelah Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kemenag, Senin (3/2/2025).
Hidayat yang merupakan Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II meliputi Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat ini dalam agenda reses banyak bertemu dengan tokoh-tokoh pesantren maupun madrasah. Mereka menyampaikan aspirasi bahwa mereka belum diikutsertakan sebagai penerima program MBG, karenanya mereka menuntut keadilan, agar bisa turut merasakan program unggulan pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis.
Ia meminta agar terjadi keadilan antarsatuan pendidikan, Kemenag harusnya memperjuangkan dan mengawal realisasi penyaluran MBG bagi siswa-siswa di satuan pendidikan di bawah tanggung jawab Kemenag, serta menyiapkan transparansi rencana penyaluran dan evaluasi pelaksanaan penyaluran program MBG.
“Saya usulkan Kemenag yang sudah diberlakukan efisiensi hingga anggarannya dipotong Rp14,4 T, agar maksimal mengawal realisasi program MBG bagi para siswa di bawah kewenangannya, serta siapkan skema cakupan salur, misalnya tahun 2025 berapa persen madrasah/pesantren/pendidikan keagamaan lainnya yang akan menjadi penerima MBG, tahun 2026 berapa persen, dan seterusnya hingga 100% menerima MBG sebagaimana murid-murid yang lain menerimanya. Dan kemudian melalukan evaluasi konstruktif terkait pelaksanaan program unggulan MBG ini. Sehingga para murid di sekolah keagamaan seperti madrasah dan pesantren mendapatkan keadilan, dan juga membuktikan adanya keseriusan kepedulian Pemerintah dan Kementerian Agama terhadap siswa/siswi satuan pendidikan keagamaan,” lanjutnya.
Di saat yang sama, Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menyatakan dukungan APBN untuk program MBG sudah cukup tinggi, dan berpotensi ditambah, sehingga jangan sampai menggunakan dana zakat yang sudah jelas peruntukannya.
“Beberapa waktu lalu beredar polemik penggunaan dana zakat untuk tambahan pelaksanaan program MBG yang dibiayai oleh APBN. Saya apresiasi sikap Istana melalui Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto, juga Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang tegas menolak wacana tersebut dan menegaskan bila ada kekurangan anggaran akan ditambah melalui APBN Perubahan. Maka Kemenag perlu memastikan agar dana zakat aman dan dapat digunakan untuk program bantuan bagi para mustahik di luar makan bergizi gratis yang sudah dibiayai Pemerintah melalui APBN,” pungkasnya. []
