Jakarta, Gontornews — Dinamika ekonomi global dan nasional yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, menyadarkan kita perlunya membangun fundamental ekonomi yang kokoh, produktif, dan berdaya saing tinggi agar mampu menghadapi gejolak eksternal. Untuk itu perlu dilakukan perubahan mendasar strategi pembangunan baik melalui kebijakan fiskal, moneter, maupun sektor riil. Kita harus mengubah paradigma pembangunan dari yang bersifat konsumtif ke produktif.
Demikian Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dalam keterangan pers bersama 11 kementerian dan lembaga berkaitan dengan RAPBN 2017 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Gedung MPR/DPR Selasa, 16 Agustus 2016.
Menurut Darmin, penanganan isu-isu strategis akan ditempuh melalui program kerja tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017. Fokusnya adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Upaya ini dijalankan melalui kebijakan perpajakan yang mengoptimalkan potensi pajak dengan tetap menjaga iklim investasi dan iklim usaha. RAPBN tahun 2017 disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal yang mengacu pada tema “Pemantapan Pengelolaan Fiskal Untuk Peningkatan Daya Saing dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”.
Sejalan dengan itu, maka strategi yang ditempuh adalah memberikan stimulus/insentif fiskal, seperti pajak dan perbaikan kualitas belanja, menjaga daya tahan fiskal dengan melakukan peningkatan fleksibilitas belanja dan pengendalian perkembangan fiskal, serta menjaga keberlanjutan fiskal dengan menjaga defisit di tingkat yang aman, yakni di bawah 3 persen, serta mengendalikan utang dan keseimbangan primer.
“Dinamika perekonomian global maupun domestik serta prospek perekonomian nasional ke depan, menjad ipertimbangan utama dalam menentukan asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2017 yang memberi fondasi bagi penyusunan arah program dan kebijakan di tahun 2017 mendatang,” jelas Darmin.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Pemerintah akan melakukan perbaikan penerimaan pajak tanpa membuat kegiatan ekonomi menjadi tertekan. Jika dibandingkan dengan negara emerging market lainnya, rasio pajak Indonesia terhitung masih kecil. “Kebijakan perpajakan tetap diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pajak. Namun tetap dijaga untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong iklim investasi dan dunia usaha,” ujar Sri Mulyani.
Sedangkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan investasi diharapkan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi tahun depan. Motor penggerak pertumbuhan lainnya masih ditopang oleh pengeluaran pemerintah baik belanja barang maupun modal. “Satu yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, investasi swasta dan pemerintah juga harus terus didorong,” lanjut Bambang.
Pertumbuhan ekonomi 2017 ditargetkan mencapai 5,3 persen, sedangkan laju inflasi diperkirakan berada pada level 4,0 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan pada level Rp 13.300 per dolar Amerika Serikat, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan diasumsikan berada pada tingkat 5,3 persen. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia pada 2017 diperkirakan sebesar 45 dolar Amerika Serikat per barel, sedangkan lifting minyak dan gas bumi diperkirakan mencapai 1,930 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari lifting minyak bumi sebesar 780 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,150 juta barel setara minyak per hari. [Muhammad Khaerul Muttaqien/Rus]
