New York, Gontornews--Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla membantah adanya usulan terkait referendum Papua dari negara-negara kawasan Pasifik dalam Sidang Majelis Umum ke-74 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang saat ini masih berlangsung di New York, Amerika Serikat.
“Tidak ada agenda itu. Mereka juga sudah ada empat yang bicara sebelumnya, tidak ada (usulan referendum) begitu. Kita juga tidak menganggap, itu bukan soal yang sangat besar untuk kita bicarakan di Sidang Umum PBB,” kata Wapres dalam keterangan persnya, Jumat (27/9).
Empat negara yang telah berbicara dalam forum internasional tersebut adalah Fiji, Tuvalu, Kiribati, dan Tonga, di mana keempat negara tersebut tidak ada yang menyinggung referendum Papua.
Wapres mengatakan Sidang Majelis Umum ke-74 PBB lebih menekankan pada tema pengurangan kemiskinan, pengelolaan lingkungan hidup, dan kesehatan, sehingga tidak ada negara yang mengangkat isu mengenai usulan referendum Papua tersebut.
“Sidang Umum ini sebagian besar berbicara tentang bagaimana mengurangi kemiskinan, environment, kesehatan. Terlalu banyak masalah di dunia ini untuk dibicarakan, jadi di negara-negara Pasifik tidak ada yang mengungkit,” tambahnya.
Wapres juga mengatakan PBB tidak mungkin mengabulkan lagi referendum Papua karena sudah dilakukan pada 1969 melalui Resolusi Majelis Umum PBB, yang dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).
“Jangan lupa, Papua itu hasil daripada Resolusi PBB. Justru Papua itu diketok di sini (New York), jadi tidak mungkin dia membatalkan itu. Itu penting untuk diketahui. Beda dengan Timor Timur, tidak diketok di PBB. Ini (Papua) diketok di sini, tahun 1961,” tegas Wapres.
Sebelumnya, diberitakan tokoh perjuangan rakyat Papua, Benny Wenda, telah berada di New York untuk mendesak PBB dan negara-negara di kawasan Kepulauan Pasifik untuk menyelidiki kondisi hak asasi manusia yang memburuk di Papua.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI juga menekankan bahwa isu Papua tidak dibahas dalam pertemuan tahunan Sidang Majelis Umum PBB.
Hal itu disampaikan atas kabar yang menyebut bahwa demonstrasi berujung ricuh di Wamena pada 23 September laku yang menewaskan 26 orang dan melukai puluhan lainnya ‘dirancang’ agar isu Papua dibahas di PBB. [Fathur]
