Jakarta, Gontornews — Indonesia, Senin (22/2/2021), mendorong asosiasi negara Asia Tenggara, ASEAN, untuk menyetujui rencana junta militer Myanmar untuk kembali mengadakan pemilihan. Indonesia berharap pelaksanaan pemilihan diawasi oleh pengawas independen agar berjalan dengan adil dan inklusif.
Reuters menyebut proposal Indonesia terhadap konflik internal Myanmar memiliki pendekatan yang berbeda dari pengunjuk rasa anti-kudeta militer maupun negara-negara Barat. Para demonstran dan negara Barat mendesak Junta Militer membebaskan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan petinggi NLD. Mereka juga meminta junta militer mengakui hasil pemungutan suara 8 November silam yang memenangkan partai pimpinan Suu Kyi, Nation League for Democracy (NLD).
Dua pejabat senior, yang enggan menyebutkan nama, menyatakan bahwa solusi diplomatik perlu mengutamakan pencegahan pertumpahan darah dan membantu militer untuk menghormati komitmennya dalam merencanakan pemilihan serta menyerahkan kekuasaan kepada pemenang.
Para demonstran mencemooh rencana junta militer Myanmar untuk mengadakan pemilihan kembali seraya mendesak junta militer untuk menerima hasil pemilihan. Namun, Junta belum memberikan jadwal pemungutan suara baru.
Dewan Keamanan PBB, Cina, Uni Eropa, Amerika Serikat dan sejumlah negara mendesak ASEAN untuk berperan dalam menyelesaikan krisis tersebut. Indonesia menyambut baik gagasan tersebut dengan mendorong dialog antara junta militer dan pihak pengunjuk rasa. Namun, pengambilan keputusan ASEAN diatur secara konsensus.
ASEAN memiliki keanekaragaman sistem pemerintahan mulai sistem demokrasi (Indonesia), sistem satu partai komunis (Vietnam dan Laos) hingga sistem monarki (Brunei Darussalam). Jangan lupa juga ada negara-negara anggota ASEAN seperti Kamboja, Malaysia, Filiphina, Singapura, Thailand dan, tentu saja, Myanmar.
“Ini adalah keluarga kami. Jadi pendekatan kami akan berbeda,” ungkap pejabat senior tersebut.
“Pesan yang ingin kami kirim ke Myanmar adalah anda menghadapi situasi yang berbeda dengan masa lalu,” imbuh pejabat tersebut.
Meski demikian, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Luar Negeri maupun Junta Militer Myanmar terkait informasi tersebut.
Pengamat luar negeri Indonesia, Dewi Fortuna Anwar, mendorong ASEAN untuk berbuat lebih banyak bagi kawasan. “Jika ASEAN tidak berbuat apa-apa, kredibilitas mereka akan hilang,” tutupnya. [Mohamad Deny Irawan]
