Kabul, Gontornews — Presiden Ashraf Ghani, Sabtu (6/3/2021), menegaskan pemerintah siap membahas penyelenggaraan pemilihan baru bagi Afghanistan. Ghani menambahkan bahwa pemerintahan baru Afghanistan harus muncul melalui proses demokrasi.
“Peralihan kekuasaan melalui Pemilu adalah prinsip yang tidak bisa kami negosiasikan,” kata Ghani dalam sidang parlemen di Kabul.
“Kami siap berdiskusi tentang penyelenggaraan Pemilu yang bebas, adil dan inklusif dalam naungan komunitas internasional. Kami juga dapat berbicara tentang tanggal pemilihan dan mencapai kesimpulan,” imbuhnya.
Dalam sepekan terakhir, Presiden Ghani bertemu dengan utusan AS untuk perdamaian Afghanistan, Zalmay Khalizad, di Kabul. Pertemuan kedua tokoh tersebut membahas seputar menyuntikkan momentum dalam negosiasi perdamaian dengan pihak Taliban di Qatar yang terhambat.
Khalizad pun menyampaikan bahwa kunjungannya ke Afghanistan kali ini bermaksud untuk melontarkan gagasan membentuk pemerintahan sementara. Ia juga menginisiasi pertemuan antara pemimpin Afghanistan dengan para pemimpin Taliban dalam konferensi multilateral di luar negeri.
Ghani menolak pembicaraan seputar pembentukan pemerintahan sementara tanpa melalui jalur pemilihan.
“Saya menyarankan mereka untuk pergi ke gerbang ini atau itu. Untuk mendapatkan kekuasaan adalah bahwa kekualatan politik Afghanistan memiliki gerbang dan kuncinya adalah suara rakyat Afghanistan,” sambung Ghani.
“Setiap institusi dapat menulis fantasi pada selembar kertas dan menyarankan solusi bagi Afghanistan. Tulisan ini telah tertulis pada masa lalu dan akan tertulis untuk masa mendatang. Jaminan kami adalah konstitusi,” tegas Ghani.
Presiden Ghani sendiri baru menajabat sebagai Presiden dua tahun lalu dari lima tahun masa jabatan.
Amerika Serikat menyebut sejumlah wilayah di Afghanistan telah dikuasai oleh pihak pemberontak yang telah mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar. [Mohamad Deny Irawan]
