New Delhi, Gontornews — Komunitas petani India, Sabtu (6/3/2021), memblokir enam ruas jalan tol India. Pemblokiran jalur bebas hambatan ini merupakan penanda 100 hari protes petani terhadap deregulasi sektor pertanian oleh rezim pemerintah Narendra Modi.
Sejumlah petani tua dan muda berangkat dengan menggunakan mobil, truk dan traktor untuk memblokir jalan raya selama lima jam. Mereka menentang tiga undang-undang pertanian yang mereka anggap merugikan petani dan membuka sektor pertanian bagi pemain swasta.
Perdana Menteri Narendra Modi berdalih undang-undang pertanian India kuno dan memerlukan perubahan. PM Modi bahkan tidak segan menyebut bahwa demonstrasi anti undang-undang pertanian tersebut bermotif politik.
“Pemerintah Modi telah mengubah gerakan protes ini menjadi masalah ego. Mereka tidak dapat melihat penderitaan para petani,” kata Amarjeet Singh, petani berusia 68 tahun asal Punjab.
“Mereka tidak memberikan kami pilihan selain protes,” imbuhnya kepada Reuters.
Puluhan ribu petani dari beberapa negara bagian di India Utara telah berkemah sejak Desember tahun lalu. Mereka mendesak pemerintah untuk mencabut undang-undang pertanian.
Lembaga hak asasi manusia internasional mengecam cara penanganan demonstrasi Modi yang mereka nilai menggunakan taktik tangan besi. Human Rights Watch menyebut, sejatinya, demonstrasi berjalan dengan damai. Namun kekerasan tak terhindarkan menyusul tewasnya seorang demonstran. Pihak kepolisian juga melaporkan delapan jurnalis dengan dugaan kesalahan pelaporan pada peristiwa kekerasan 26 Januari silam.
“Tanggapan otoritas India terhadap protes berfokus ada pendiskreditan pengunjuk rasa damai, melecehkan kritik terhadap pemerintah dan menuntut mereka yang melaporkan peristiwa tersebut,” kata Human Rights Watch.
“Dingin yang menggigit dan panas yang mematikan tidak akan mempengaruhi pergerakan kami,” ungkap petani berusia 58 tahun asal Punjab, Raja Singh. [Mohamad Deny Irawan]
