Naypyitaw, Gontornews — Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Senior Myanmar, Min Aung Hlaing, Senin (18/10/2021), menyatakan komitmenya terhadap perdamaian dan demokrasi. Namun, ia meminta kepada perhimpunan negara Asia Tenggara, ASEAN, untuk juga memperhitungkan upaya provokasi dan kekerasan yang lawan-lawannya lakukan.
Pernyataan ini muncul setelah ASEAN mengecualikan kehadiran Min Aung Hlaing dalam pertemuan tingkat tinggi ASEAN pekan depan. ASEAN menganggap militer Myanmar tidak berkomitmen terhadap lima poin roadmap perdamaian dan demokrasi pasca kudeta 1 Februari silam.
Sebaliknya, Min Aung Hlaing menyarankan ASEAN juga memperhatikan langkah National Unity Government (NUG) dan kelompok militan bersenjata yang menyaboteasi perdamaian di Myanmar.
“Lebih banyak kekerasan yang terjadi karena provokasi kelompok teroris,” ungkap Min Aung Hlaing sebagaimana dilansir Reuters.
“Tidak ada yang peduli dengan kekerasan mereka dan hanya menuntut kami agar segera menyelesaikan masalah. ASEAN juga harus mengusahakannya,” imbuhnya.
Sebagai informasi, ASEAN memutuskan untuk mengundang perwakilan non-politik Myanmar dalam KTT ASEAN 26-28 Oktober mendatang. keputusan ini merupakakn bentuk penghinaan kepada para pemimpin militer Myanmar yang terlibat dalam kudeta terhadap pemerintahan terpilih, Aung San Suu Kyi.
Min mengatakan pihaknya ingin utusan khusus ASEAN unuk Myanmar, Erywan Yusof, untuk tetap mengunjungi negaranya sesuai kesepakaatan. Tetapi, ia menampik upaya negosiasi beberapa permintaan ASEAN, yang salah satunya adalah, bertemu dengan pemimpin terpilih Aung San Su Kyi.
Langkah ASEAN untuk tidak mengundang Myanmar merupakan langkah berani dan luar biasa bagi blok konsensus tersebut. Pasalnya, ASEAN, secara tradisional, tidak menyukai upaya intervensi keterlibatan atua pemberian sanksi.
Tidak lama setelah menyiarkan pidato Min Aung Hlaing, televisi pemerintah mengumumkan bahwa pihak junta militer telah membebaskan lebih dari 5.600 orang yang terlibat dalam demonstrasi anti kudeta beberap waku terakhir.
Militer Myanmar menganggap itu bagian dari amnesti yang militer lakukan. Mereka juga menganggap pemberian amnesti tersebut bagian dari kemanusiaan dan menuduh pemerintah bayangan sebagai dalam di balik kerusuhan. [Mohamad Deny Irawan]
