Naypyitaw, Gontornews — Pemimpin Junta militer Myanmar, Ahad (24/10/2021), berjanji untuk lebih banyak bekerjasama dengan rencana perdamaian yang ASEAN gagas. Media pemerintah Myanmar mengatakan junta menjunjung tinggi prinsip hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara lain.
Pada 15 Oktober 2021, para menteri luar negeri ASEAN telah memutuskan untuk mengesampingkan kehadiran pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing. ASEAN menganggap junta militer Myanmar gagal mengimplementasikan rencana perdamaian pasca melakukan kudeta 1 Februari. ASEAN mengaggap junta militer Myanmar tidak mengakhiri permusuhan, memulai dialog, mengizinkan dukungan kemanusiaan dan memberikan utusan khusus akses penuh di negara itu.
Pada Jum’at (22/10/2021), junta militer Myanmar menduuh ASEAN menyimpang dari prinsip konsensus dan non intervens. Junta juga menyetujui pengiriman utusan Myanmar yang netral secara politik alih-alih Min Aung Hlaing.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, kepada Reuters, mengatakan konsensus ASEAN tentang siapa yang akan mewakili Myanmar dalam pertemuan KTT ASEAN adalah panduan umum bagi anggota ASEAN. Juru bicara Kementerian Thailand menolak untuk memberikan komentar, Sabtu (23/10/2021), dengan alasan sensitivitas masalah.
Pengecualian tersebut merupakan bentuk penghinaan yang belum pernah terjadi di perhimpunan negara-negara Asia Tenggara.
Sebagai informasi, lebih dari 1000 warga sipil tewas dalam tindak kekerasan pasca kudeta di Myanmar. Angka ini belum termasuk ribuan demonstran anti kudeta 1 Februari. Para aktivis menuduh junta menggunakan kekuatan militer yang berlebihan terhadap penduduk sipil.
Junta menolak tuduhan tersebut seraya berdalih bawah mereka yang terbunuh dan ditahan adalah teroris yang berniat untuk mengacaukan negara. Pekan lalu, pemimpin junta militer Myanmar mengatakan bahwa pasukan oposisi memperpanjang periode kerusuhan di Myanmar
Sebelumnya, utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof dari Brunei Darussalam, telah meminta kepada pemimpin juta militer untuk melakukan pertemuan dengan pemimpin terkudeta Aung San Suu Kyi. Tetapi, militer Myanmar menolak permintaan tersebut karena Aung San Suu Kyi sedang menjalani masa penahanan dan didakwa telah melakukan kejahatan.
Junta memperingatkan Erywan untuk tidak terlibat dengan pasukan oposisi Myanmar seperti National Unity Government (NUG). NUG merupakan aliansi pro demokrasi dan kelompok entis bersenjata.
Pada pengumuman hari Ahad lalu, para pemimpin Myanmar menegaskan kembali rencana lima poin untuk memulihkan demorasi pasca kudeta. Militer bersikeras bahwa otoritas yang sah di Myanmar bukanlah kudeta tetapi intervensi terhadap ancaman kedaulatan yang dilakukan oleh partai Aung San Suu Kyi. [Mohamad Deny Irawan]
