Jakarta, Gontornews — Kementerian Koperasi dan UKM (Kemen-Kop UKM) berkomitmen mencetak wirausaha baru yang datang dari lingkungan pesantren. Pesantren dinilai memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung perekonomian negara, terutama melalui pengembangan kewirausahaan para santrinya.
Pencapaian tersebut diwujudkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Kemen-Kop UKM bersama PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), mengenai peningkatan dan pemberdayaan ekonomi umat di kalangan santri.
Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, MoU itu merupakan langkah nyata dari implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024. Di mana rasio kewirausahaan ditarget tumbuh 3,95% pada 2024. Sementara di negara maju, rasio kewirausahaan sudah mencapai 10%-14%.
“Saya diingatkan oleh Gus Yahya, bahwa MoU ini jangan cuma asal teken saja, tapi harus ada bukti. PBNU bilang menargetkan mampu mencetak 10.000 wirausaha baru, justru saya bilang ini sedikit. Jumlah santri yang tersebar di seluruh Indonesia saya rasa, kita bersama bisa mencetak jumlahnya lebih dari itu,” ucap Teten dalam keterangan resmi, Jumat (18/2).
Teten menambahkan, penciptaan wirausaha baru tersebut, akan dilakukan melalui pendekatan inkubasi yang programnya sudah ada di KemenKopUKM. Sedangkan, pembiayaannya bisa disinergikan dengan Kementerian BUMN.
“Selain itu ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang jumlahnya kita terus tambah. Perbankan pun diminta menaikkan pembiayaannya ke UMKM hingga 30% di tahun 2024. Bahkan KemenKopUKM juga ada LPDB-KUMKM yang bisa membantu pembiayaan dana bergulir lewat koperasi,” ujar Teten.
KemenKopUKM diberikan tugas untuk mengembangkan Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren). Di mana saat ini pihaknya telah melakukan piloting di Koppontren Al-Ittifaq (Jawa Barat), sebagai salah satu koperasi sektor riil di sektor pangan yang terhubung dengan modern market. [Fath]
