Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr HM Hidayat Nur Wahid MA menyambut baik respons gerakan perlawanan Palestina, Hamas, yang telah memberikan tanggapan positif terkait proposal penghentian perang dan pembebasan sandera yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, serta mengecam Israel yang justru malah terus menyerang Gaza.
“Semoga dengan respons Hamas yang positif dengan disertai beberapa catatan krusial yang perlu dinegosiasikan, dapat segera mengakhiri perang dan genosida di Gaza. Memasukkan bantuan kemanusiaan, menghadirkan perdamaian dan tegakkan kedaulatan Palestina, yang kemerdekaannya sudah diakui oleh 156 negara dari 193 negara anggota PBB,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (4/10/2025).
HNW, sapaan akrabnya, menyebutkan, sikap Hamas untuk merespons positif dan siap menegosiasikan proposal tersebut juga telah didukung oleh dua mediator perdamaian, yakni Mesir dan Qatar. Selain itu, respons positif juga datang dari Sekjen PBB, Eropa dan Turki serta komunitas internasional lainnya. Bahkan Presiden AS Donald Trump bukan hanya menyambut positif dukungan Hamas terhadap proposal untuk melepaskan semua tawanan dan hadirkan perdamaian itu, tetapi Trump juga menginstruksikan kepada Israel untuk menghentikan serangan atas Gaza.
Namun, sayangnya, Israel justru mengulangi ulah jahatnya dengan tidak mematuhi solusi perdamaian sebagaimana sekarang diajukan dalam proposal Trump. “Bukan hanya membombardir Gaza, Netanyahu dan tentaranya makin membuka kejahatan perangnya dengan menangkapi ratusan aktivis kemanusiaan dari 40 negara yang tergabung dalam Global Shumud Flotilla, padahal mereka hanya membawa misi kemanusiaan dan berada di perairan internasional. Sikap Israel yang mengintervensi dan mengubah kesepakatan Trump dengan beberapa negara Arab dan Islam terkait penghentian perang di Gaza juga ditolak keras oleh Mesir, Qatar, Saudi, Turki dan Pakistan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, HNW mengatakan respons Hamas seperti ini sudah bisa diprediksi sejak awal, terutama terkait dengan salah satu fokus proposal yang disampaikan Trump itu, yakni pembebasan tawanan perang. Karena selama ini selalu terbukti pihak Hamas-lah yang melaksanakan kesepakatan-kesepakatan terkait pembebasan tawanan, termasuk tawanan seorang tentara Israel yang juga warga negara AS yaitu Edan Aleksander, tapi selalu saja Israel dan pihak pendukungnyalah yang tidak menepati janji terkait pelepasan tawanan itu.
“Sejak awal kelompok perlawanan itu sudah sepakat dan selalu menepati komitmen untuk melepaskan tawanan perang termasuk tahanan warga Israel yang ada di tangannya dan ditukar dengan warga Palestina yang ditahan, diberlakukan tidak manusiawi dan disiksa di penjara-penjara Israel. Ini sejalan dengan proposal Trump tersebut, tapi sikap Israel yang tidak mematuhi seruan Trump itu juga harus diatasi oleh Trump agar proposalnya untuk hentikan perang, bebaskan semua tawanan dapat terlaksana dengan baik dan benar,” ujarnya.
Sedangkan terkait dengan sikap Hamas yang menolak agar Gaza diperintah oleh orang-orang luar Palestina yang dianggap tidak kredibel, seperti mantan PM Tony Blair, sebagaimana diajukan dalam proposal tersebut, sangatlah wajar. Selain bertentangan dengan kesepakatan nasional Palestina, juga ada rekam jejak buruk dari Tony Blair dalam keputusan menginvasi Irak saat yang bersangkutan menjadi PM Inggris.
“Namun, yang pasti sikap Hamas yang menyetujui poin pengelolaan Jalur Gaza sebelum pemilu demokratis nantinya, dipimpin bukan oleh badan asing, melainkan oleh sebuah badan Palestina independen yang diisi oleh para teknokrat yang dibentuk berdasarkan kesepakatan nasional Palestina serta didukung oleh negara-negara Arab dan Islam, merupakan keputusan bijak yang mempertahankan kedaulatan Palestina yang kemerdekaannya sudah diakui oleh mayoritas mutlak negara-negara anggota PBB dan oleh warga di berbagai belahan dunia. Ini menunjukkan sikap Hamas yang legowo, tidak ambisius maupun egois, dan tidak mau menang sendiri, walaupun mereka dipilih oleh rakyat Palestina pada pemilu terakhir yang demokratis, dan dimenangkan warga Palestina dalam berbagai survei terakhir,” jelasnya.
Oleh karena itu, HNW berharap agar Pemerintah Indonesia juga segera merespons dan mendukung perkembangan terakhir dengan sudah dikeluarkannya sikap resmi Hamas. “Apalagi Menlu Sugiono pernah dengan lugas menyampaikan di New York bahwa Gaza milik bangsa Palestina, dan masa depan Palestina ditentukan oleh warga Palestina sendiri, bukan oleh orang lain. Agar Palestina bisa benar-benar merdeka dan independen, bukan berpindah dari penjajahan Israel ke ‘penjajahan’ pihak lain. Agar lunaslah hutang Indonesia kepada Palestina,” pungkasnya. []
