Yangon, Gontornews – Pemerintah Myanmar menyalahkan Bangladesh atas penundaan repatriasi ratusan ribu pengungsi Muslim Rohingya. Pemerintah Myanmar berdalih, penundaan tersebut disebabkan karena Dhaka, ibukota Bangladesh, belum menerima uang bantuan internasional untuk Rohingya.
Sejauh ini, pengungsi Rohingya yang berada di Bangladesh telah mencapai 600.000 orang. Jurubicara pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, Zaw Htay, mengaku tengah melakukan proses pemulangan pengungsi dari Bangladesh. Zaw Htay memastikan akan menaati kesepakatan berupa kembalinya Rohingya ke Myanmar yang dilakukan pada tahun 1990 yang lalu.
“Kami siap untuk memulai, tapi pihak lain (Bangladesh) belum menerima sehingga prosesnya tertunda. Ini adalah fakta nomor satu,” ungkap Zaw Htay yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Kementerian Penasihat Negara kepada Reuters, Selasa (31/10).
Zaw Htay menyayangkan lambatnya proses kesepakatan antara Bangladesh dan Myanmar yang telah dilakukan. Sebelumnya, Pemerintah Bangladesh melalui Menteri Dalam Negerinya, Asaduzzaman Khan telah melakukan kunjungan ke Yangon beberapa waktu yang lalu untuk menandatangani nota kesepahaman tentang batas penghubung perbatasan.
“Saat ini mereka sudah mendapatkan US$ 400 juta. Selama mereka mendapatkan penerimaan sebesar itu, kami khawatir program (repatriasi) akan mengalami penundaan,” ujar Zaw Htay.
“Mereka mendapatkan bantuan internasional. Kami sekarang khawatir mereka memiliki pertimbangan lain untuk menunda repatriasi,” tambahnya.
Di lain sisi, Bangladesh membantah hal tersebut. Mendagri Bangladesh membantah bahwa kesepakatan tersebut belum terjadi karena Myanmar menolak 10 poin kesepakatan yang diajukan seperti pelaksanaan rekomendasi komisi penasihat di Rakhine State, Kofi Annan, agar konflik di Rohingya dihentikan.
Mendagri Bangladesh, Asaduzzaman Khan mengatakan bahwa kedua belah pihak tidak menemukan titik kesepakatan terkait nota kesepahaman tersebut. Meski demikian, Khan mengonfirmasi bahwa Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abul Hasan Mahmood Ali agar melakukan pembicaraan lanjutan di Myanmar, 30 November 2017 mendatang. [Mohamad Deny Irawan]
