Jakarta, Gontornews – Presiden RI Joko Widodo meminta kepada seluruh jajarannya untuk mengalokasikan dana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tepat sasaran, khususnya yang terkait dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
“Jangan sampai anggaran yang sudah semakin meningkat tapi hasilnya tidak maksimal atau belum maksimal,” tegas Presiden saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden sebagaimana dilansir laman kemenkeu.go.id
Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Khusus terkait soal pelayanan pendidikan, Presiden secara khusus menginstruksikan kepada pihak terkait untuk dilakukan perombakan besar-besaran guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Saya mendapatkan informasi bahwa dari sekitar 1,8 juta ruang kelas, hanya 466 ribu dalam kondisi yang baik. Dari 212 ribu sekolah, ada 100 ribu sekolah yang belum memiliki peralatan pendidikan,” ungkap mantan walikota Solo tersebut.
“Oleh sebab itu, saya minta dilakukan perombakan besar-besaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” tambahnya.
Presiden juga telah meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus mengawal dan mendistribusikan Kartu Indonesia Pintar. Presiden berpesan agar distribusi bantuan pemerintah bagi siswa tidak mampu tersebut lebih tepat sasaran.
Sementara itu, terkait pelayanan dan penggunaan anggaran untuk kesehatan, Presiden meminta jajarannya agar dapat mengubah paradigma program kesehatan yang selama ini berorientasi pada penanganan yang bersifat kuratif atau pengobatan semata.
“Lakukanlah edukasi dan pembudayaan hidup sehat dalam masyarakat kita,” jelas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden mengapresiasi distribusi Kartu Indonesia Sehat bagi para pasien kurang mampu yang selama ini berjalan.
“Perhatikan hal yang berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan, baik pelayanan dasar maupun pelayanan kesehatan rujukan, terutama di daerah-daerah terpencil, kawasan perbatasan, dan juga daerah kepulauan,” pungkasnya. [Mohamad Deny Irawan]
