Bogor, Gontornews – Pemerintah melalui Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan menetapkan kepulauan Gili, Nusat Tenggara Barat, dan Pulau Nusa Penida, Bali, sebagai bagian dari particulary sensitive sea areas (PSSA) di Indonesia.
Pernyataan ini terlontar dalam kegiatan workshop dan petemuan Tim Task Force Nasional untuk menindaklanjuti penetapan kepulauan Gili dan Pulau Nusa Penida sebagai PSSA yang dilaksanakan di Hotel Padjajaran Suite, Bogor, kamis-Jum’at (6-7/10).
Sebagaimana dilansir kemenhub.go.id, Particularly Sensitive Sea Areas (PSSAs) dipahami sebagai mekanisme yang dapat digunakan oleh negara pantai untuk melindungi kawasan laut dari dampak negatif yang diakibatkan aktifitas pelayaran internasional.
Tindakan perlindungan untuk wilayah PSSAs dapat dilakukan melalui penetapan antara lain Mandatory Reporting for Tanker Carrying Heavy Grades of Fuel Oil, Traffic Separation Schemes (TSS), Areas to be Avoided, No Anchoring Area, Discharge Prohibitions for Special Area, Pilotage Regimes dan penggunaan existing IMO measures lainnya
Sebelumnya, ditetapkannya Kepulauan Gili dan Pulau Nusa Penida sebagai PSSA di Indonesia, telah dibahas dan disampaikan oleh Indonesia dihadapan negara-negara sahabat semisal Malaysia, Filipina, Vietnam dan Singapura selaku Observer pada the 3rd Regional Meeting of IMO-NORAD Project on Prevention of pollution from ships through the adoption of Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA) within the East Asian Seas Region, di Lombok pada bulan Juli 2016 yang lalu.
Workshop dan pertemuan dalam kerangka IMO-NORAD Project tersebut dilaksanakan selama 2 hari. Workshop on Proposed Traffic Separation Scheme in Lombok Strait dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2016, sedangkan Meeting of National Task Force of Designation of a PSSA in Indonesia akan diselenggarakan pada tanggal 7 Oktober 2016.
Direktur KPLP, Viktor Vikki Subroto yang hadir mewakili Dirjen Hubla berkenan untuk membuka acara. Dalam sambutannya, Viktor menyampaikan ucapan terima kasih kepada IMO dan Pemerintah Norwegia yang telah memberikan bantuan kepada Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan lingkungan maritim.
“Saya yakin bahwa dengan keterlibatan aktif kami dalam proyek ini, mencerminkan komitmen kami untuk meningkatkan kualitas lingkungan laut di daerah kami khususnya, dan di dunia pada umumnya,” ujar Viktor.
Pertemuan selama 2 hari itu dihadiri oleh National Task Force (NTF) yang terdiri dari Capt. H.M.J. Lumentah dan Suntoyo, ST., M.Eng, Ph.D. selaku Konsultan Nasional proyek PSSA IMO-NORAD, Direktorat Kenavigasian, Direktorat KPLP, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Kantor KSOP Kelas II Lembar, Kantor KSOP Kelas II Benoa, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pusat Hidografi dan Oseanografi Angkatan Laut.
Selain itu, hadir pula Edward Kleverlaan dari Head of Office for London Convention/Protocol and Ocean Affairs IMO serta Paul Nelson dari Lead Consultant proyek PPSA untuk IMO/Norad yang berkenan memberikan pengetahuan dan pengalamannya pada wokshop.
Dalam pertemuan pertemuan ini, kedua ahli tersebut juga membantu pemerintah dalam menyusun proposal usulan penetapan Kepulauan Gili dan Pulau Nusa Penida sebagai PSSA dengan Traffic Separation Scheme (TSS) sebagai salah satu upaya perlindungannya.
Selanjutnya, Proposal penetapan TSS itu rencananya akan diajukan sebagai submisi pada Sidang Sub-Komite NCSR, sedangkan proposal penetapan PSSA akan diajukan sebagai submisi pada Sidang Komite IMO MEPC Tahun 2017 mendatang. [Mohamad Deny Irawan]
