Jakarta, Gontornews — Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kamis (6/11/2026), mengeluarkan fatwa haram penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape. Ketua MUI bidang Fatwa, Prof Dr Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa ancaman kesehatan, kerusakan lingkungan serta upaya pencegahan sebagai landasan pertimbangan penerbitan fatwa tersebut.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan dan untuk mencegah (sadd al-dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya,” kata Prof Niam sebagaimana dilansir MUI Digital.
Secara khusus, MUI menyoroti penggunaan perangkat bertenaga baterai pemanas zat nikotin, gliserin dan perasa untuk menghasilkan uap. Sorotan lain terletak pada kandungan nikotin yang bersifat adiktif dan berdampak negatif bagi sistem saraf dan kesehatan tubuh penggunanya.
Pada fatwa ini, MUI juga memperluas cakupan keharaman REL/vape pada aspek bisnis dan potensi penyalahgunaannya. MUI secara eksplisit menyatakan ada potensi penyalahgunaan REL/vape untuk narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagai sebuah keharaman.
“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” ucap Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 itu juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk Presiden dan Pemerintah. Sebut saja, rekomendasi MUI agar Presiden dan DPR menyusun regulasi pelarangan vape berikut dengan sanksi demi memberikan perlindungan masyarakat.
“Pemerintah perlu segera melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga/Badan agar kebijakan pelarangan vape ini terkoordinasi dan terkonsolidasi, serta tidak berjalan sendiri-sendiri,” bunyi Rekomendasi MUI Nomor 3. [Mohamad Deny Irawan]
