Jakarta, Gontornews — Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mendesak Presiden Jokowi memutus hubungan diplomasi dengan Pemerintah Myanmar. Sebab Myanmar dinilai telah mengabaikan hak-hak kemanusiaan terkait nasib komunitas Muslim Rohingya.
“Pak Jokowi yang baik usir Duta Besar Myanmar,” pinta Dahnil kepada pemerintah melalui pernyataan resminya pada Ahad (20/11).
Menurut Dahnil, pengusiran Duta Besar Myanmar penting dilakukan sebagai sikap tegas pemerintah terhadap negara yang mengabaikan HAM dan niradab dengan melakukan pembantaian etnis. Dahnil menambahkan, Indonesia adalah negara yang mengusung kemanusian yang adil dan beradab dan mengedepankan hak azasi manusia.
“Saya mendesak, Presiden Jokowi untuk mencabut hubungan diplomatik dengan Myanmar dan meminta Duta Besar Myanmar meninggalkan Indonesia segera, karena apa yang dilakukan pemerintah Myanmar tidak mencerminkan negara beradab, dan bertentangan dengan prinsip dasar Indonesia yakni Pancasila,” ujarnya.
Terkait dengan etnis Rohingya, sampai detik ini, Myanmar tetap menjadi negara yang niradab. Melalui pembiaran bahkan diduga dengan sengaja melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya, sementara selama ini Myanmar mengaku telah mengusung demokrasi dengan tokoh peraih Nobel perdamaian Aung San Syu Kyi.
Senada dengan hal ini, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas mengaku kecewa dengan tindakan Suu Kyi yang tidak bisa melindungi komunitas Muslim Rohingya di Myanmar. Muhammadiyah meminta Komite Nobel untuk mencabut Nobel Perdamaian Suu Kyi.
“Muhammadiyah menyampaikam kekecewaannya yang dalam kepada Aung San Suu Kyi sebagai pemimpin National League for Democracy dan State Counsellor yang tidak melakukan langkah-langkah nyata untuk melindungi hak hidup orang Islam di negara yang dia pimpin,” tandassnya, seperti dilansir laman sangpencerah. [Ahmad Muhajir]
