Jakarta, Gontornews — Pemerintah yang diwakili oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama sejumlah institusi terkait melaksanakan rapat koordinasi penanggulangan bencana banjir, Kamis (2/1).
Dalam rapat koordinasi kali ini, pemerintah menyampaikan prioritasnya untuk menangani pengungsi, korban luka serta menanggulangi permasalahan terkait dengan kebutuhan pengungsi sehari-hari.
“(Rapat) ini dilakukan sebagai upaya kolaborasi dan sinergi dari semu apihak. Bencana jdai urusan bersama. Perlu kesadaran kolektif. Dibutuhkan koordinasi antarlembaga agar penanganan banjir di Jabodetabek lebih terintegrasi,” ungkap Kepala BNPB, Letjend Doni Monardo dalam laman resmi BNPB.go.id.
Hadir dalam rapat koordinasi kali ini perwakilan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI, Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian PUPR, Kementerian Sosial, TNI, POLRI, Basarnas LSM/NGO serta para relawan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengumumkan bahwa dalam dua pekan ke depan, yaitu sekitar 10-15 Januari 2019, sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi hujan ekstrem.
Dwikorita menjelaskan adanya aliran udara basah dari timur Afrika sebagai penyebab terjadinya hujan ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia dalam dua pekan ke depan. Kondisi ini diprediksi terus berlanjut pada Januari akhir hingga pertengahan Februari mendatang.
“Aliran udara basah masuk ke Indonesia diperkirakan pada tanggal 10-15 Januari 2020 dan siklus berulang pada akhir Januari hingga pertengahan Februari 2020,” ungkap Dwikorita.
Lebih lanjut, Dwikorita mengatakan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia yang berpotensi hujan dengan intensitas tinggi hingga ekstrem adalah Sumatera bagian tengah, Jawa, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan hingga tenggara.
BMKG pun meminta masyarakat agar mempersiapkan segala sesuatu sebagai antisipasi kemungkinan bencana yang berpotensi terjadi. [Mohamad Deny Irawan]
