Jakarta, Gontornews — Mencermati dinamika kehidupan nasional di seputar kasus penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang keanggotaannya terdiri dari 70 Ketua Umum organisasi-organisasi Islam dan 29 tokoh zu’ama dan cendekiawan Muslim menyepakati enam poin hasil tausiyah kebangsaan yang digelar di Gedung MUI Jakarta, Rabu (9/11). Tausyiyah kebangsaan Dewan Pertimbangan MUI secara resmi ditandatangani oleh Ketua Prof Dr Din Syamsuddin dan Dr H Noor Ahmad MA.
Keenam poin itu adalah:
- Memperkuat Pendapat Keagamaan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penistaan Agama, dan seharusnya menjadi rujukan utama dalam menangani proses hukum masalah dugaan penistaan agama, sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan selama ini. Juga mendukung pernyataan sikap PBNU dan PP Muhammadiyah yang merupakan pendapat dan sikap sesuai ajaran Islam berdasarkan al-Quran dan al-Hadis. Pendapat Keagamaan tersebut dikeluarkan sebagai kewajiban para ulama dalam menjaga agama dan mendorong kehidupan duniawi yang tertib, harmonis, penuh maslahat, serta memelihara kerukunan hidup antarumat beragama demi persatuan dan kesatuan bangsa.
- Menyesalkan ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu (“Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak itu enggak bisa bisa pilih saya. Ya kan. Dibohongin pakai Surat al Maidah 51, macam-macam ini. Itu hak bapak ibu. Jadi bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya“) yang beredar luas di masyarakat.Ucapan tersebut jelas dirasakan umat Islam sebagai penghinaan terhadap Agama Islam, al-Qur’an, dan ulama, karena memasuki wilayah keyakinan pemeluk agama lain dengan memberikan penilaian (judgement) dan pemahaman yang diberikan para ulama, dan dengan memakai kata yang bersifat negatif, pejoratif. dan mengandung kebencian (hate speech). Ucapan Gubernur Basuki Tjahaja Pumama tersebut menunjukkan intolerasi dan rendahnya tenggang rasa terhadap keyakinan orang lain dan sangal potensial menciptakan kegaduhan sosial dan politik yang dapat mengarah kepada terganggunya stabilitas nasional.
- Memberikan apresiasi kepada umat Islam dan beberapa elemen bangsa yang menggelar aksi damai 4 November 2016 sebagai reaksi yang telah berlangsung dengan aman dan damai yang dipimpin oleh para ulama, habaib dan para tokoh Islam. Aksi damai tersebut yang menunjukkan kesatuan dan kebersamaan semua elemen bangsa, merupakan ekspresi demokrasi yang konstitusional dan positif untuk mendorong penegakan hukum di negeri yang menganut supremasi hukum. Insiden yang terjadi diluar waktu unjuk rasa adalah ulah provokator yang hanya ingin menciderai aksi damai tersebut.
- Menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang mendalam atas jatuhnya korban (yang terluka maupun yang meninggal dunia), baik dari kalangan peserta aksi dan peserta keamanan dan diharapkan pada masa yang akan datang aksi damai tidak dihadapi dengan tindakan represif.
- Karena kasus penistaan agama bukan masalah kecil, maka diminta agar proses hukum dijalankan secara berkeadilan, transparan, cepat, dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat luas.
- Menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk tidak terpancing dengan isu-isu yang menyesatkan dan provokatif serta memecah belah kehidupan umat dan bangsa Indonesia. Seraya menyerukan dan mengajak umat Islam Indonesia untuk tetap menjaga ukhuwah islamiyah dan ukhuwah wathaniyah, dan terus memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk kebaikan dan kemaslahatan bangsa. [Muhammad Khaerul Muttaqien/Rus]
