Bandung, Gontornews — Sekitar 25 ribu warga Jawa Barat memadati pusat Kota Bandung, Ahad (15/11/2026). Mereka melakukan Aksi Solidaritas Masyarakat Jabar untuk Palestina bertajuk “Jangan Biarkan Palestina Sendirian!”. Massa berjalan kaki dari Pusdai, singgah di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar dan Bandung Indah Plaza (BIP), lalu menutup aksi di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, dengan lima pernyataan sikap.
Dalam release-nya, Koalisi Jawa Barat untuk Palestina (KJP) menuntut pemerintah Indonesia keluar dari Board of Peace (BOP). KJP juga mendesak PBB dan negara pemegang hak veto menghentikan serangan Israel serta membuka akses bantuan.
Koalisi mengajak masyarakat memboikot produk dan perusahaan yang mendukung pendudukan Israel, dan memperluas edukasi, dakwah, serta bantuan kemanusiaan. “Palestina tidak cukup dibela dengan simpati, tetapi membutuhkan keberpihakan dan tindakan nyata,” bunyi pernyataan yang dibacakan KH Athian Ali.
Peserta dari anak-anak sampai lansia, datang dari Bekasi, Sumedang, dan daerah lain, berangkat dari Pusdai sekitar pukul 06.45 WIB dengan keffiyeh, bendera Palestina, dan beragam poster. Presidium KJP Heri Efendi menyebut Israel masih menyerang Gaza nyaris setiap hari. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 1.600 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata.
Di sepanjang rute, orasi, puisi, dan teaterikal mewarnai aksi. Di DPRD, Teater Maghribi tampil dengan wajah dilumuri cat merah sebagai simbol darah warga Palestina. Di BIP, cairan “darah” tumpah dari gelas berlogo merek tiruan pro-Israel. Teatrikal ini mengingatkan bahwa uang di balik jajanan bisa membiayai senjata yang membunuh warga Palestina.
Sejumlah pemuda dari Baik Berisik kenakan kostum tentara Israel, ibu Palestina menggendong boneka bayi tanpa kepala, dan jurnalis Palestina kenakan rompi biru bertuliskan vest, untuk meramaikan aksi.
Di Gedung Merdeka, Athian Ali menolak anggapan Gaza sudah aman. “Kenapa kita berkumpul sekarang ini? Bukankah di Gaza sudah ada gencatan senjata? Lewat mimbar ini, kita menuntut pemerintah keluar segera dari Board of Peace,” tutupnya. []
