New York, Gontornews — Dewan Keamanan PBB menyetujui pernyataan yang mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa Myanmar dan pengekangan militer. Namun, anggota DK PBB pendukung Myanmar seperti Cina, Rusia, India dan Vietnam menghapus bahasa ‘mengutuk pengambilalihan tentara sebagai kudeta’ dan ‘mengancam tindakan lebih lanjut’.
Dengan demikian, draf yang Inggris ajukan tersebut, secara resmi, dapat digunakan dalam pertemuan dewan.
“Dewan Keamanan mengutuk keras kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai, termasuk terhadap wanita, pemuda dan anak-anak,” ungkap pernyataan yang telah disepakati oleh DK PBB yang dilansir Reuters, Rabu (10/3/2021).
DK PBB juga meminta militer untuk menahan diri dan menekankan bahwa pihaknya mengikuti situasi dengan cermat.
Dewan juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap pembatasan personel medis, masyarakat sipil, anggota serikat pekerja, jurnalis dan seruan untuk segera membebaskan semua pihak yang ditahan secara sewenang-wenang.
Sebagai informasi, Myanmar berada dalam krisis sejak tentara menahan pemerintah terpilih hasil pemilu, Aung San Suu Kyi, dan sejumlah partai Nation League for Democracy (NLD) pada 1 Februari silam. Pasca penahanan tersebut, junta militer menguasai pemerintahan seraya berdalih akan mengadakan pemilihan umum ulang.
Junta militer mengeluh bahwa pemilihan umum November silam berlangsung dengan penuh penipuan. Namun, komisi pemilihan umum menyangkal tuduhan tersebut seraya mengatakan bahwa hasil pemilihan suara berlangsung secara adil.
Sejak insiden tersebut, demonstrasi anti-militer merebak di sejumlah negara bagian Myanmar. Namun, tindakan keras militer terhadap pengunjuk rasa menjadi sorotan dunia dalam beberapa pekan terakhir.
Hingga saat ini, lebih dari 60 orang demonstan tewas dan 1.800 orang ditahan dalam demonstrasi anti militer di Myanmar. [Mohamad Deny Irawan]
