Jakarta, Gontornews – -Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan surat edaran pengamanan masjid dan musala. Kendati demikian Dirjen Bimas Islam, Muhammadiyah Amin menolak surat edaran itu disebut respon berlebihan dari pemerintah.
Setidaknya ada lima poin penting dalam surat edaran tersebut. Pertama, pengurus atau pengelola masjid atau musala untuk berkoordinasi dengan keamanan setempat untuk peningkatan keamanan.
“Mulai dari unsur RT/RW, lurah, camat, sampai kepolisian,” kata Amin di Jakarta, Kamis (1/3).
Kedua, Kemudian pengurus juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan.
Ketiga, menghimbau supaya pengurus untuk mewaspadai setiap jamaah yang tidak dikenal atau mencurigkan.
Caranya dengan menegur yang bersangkutan dengan tetap menjaga keramahan serta sopan santun.
Keempat, pengurus juga diminta untuk melaporkan perkembangan situasi keamanan dan setiap kejadian gangguan keamanan kepada pihak kepolisian.
Amin menjelaskan surat edaran itu dikeuarkan atas dasar peristiwa atau kasus tindak kekerasan dan penganiyaan kepada pemuka agama.
“Menurut kami lebih baik waspada dari pada sudah kena,” jelasnya.
Kelima, kepada seluruh pengurus masjid dan mushala, Amin berpesan supaya tetap menjaga kemakmuran masjid serta mushala. Menjaga kemakmuran itu terutama menjaga keamanan iman dan tokoh agama setempat.
Dia mengatakan surat edaran tersebut sudah disampaikan ke penyuluh agama Islam di seluruh Indonesia. [fathur]
