Jakarta, Gontornews — Presiden Jokowi merekrut dua pensiunan jenderal TNI AD masuk kembali dalam jajaran resmi pemerintahan saat ini. Mereka, Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko dan Jenderal TNI (Hon) (Purnawirawan) Agum Gumelar, telah dilantik dalam upacara di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, kemarin.
Bagi kedua pensiunan jenderal itu, lantai dan selasar Istana Merdeka-Istana Negara dan lain-lain kompleks gedung pemerintahan bukan hal asing lagi. Moeldoko pernah menjadi kepala staf TNI AD dan panglima TNI sebelum digantikan Jenderal TNI (saat itu) Gatot Nurmantyo.
Moeldoko dan Gumelar dilantik dan diambil sumpahnya bersama dengan Menteri Sosial, Idrus Marham, yang menggantikan Khofifah Parawansa, dan Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Yuyu Sutisna, yang saat akan dilantik masih memakai tanda pangkat marsekal madya TNI.
Moeldoko, setelah digantikan Nurmantyo, kemudian bergiat di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia sampai akhirnya –tanpa gembar-gembor– namanya disebut menjadi kepala staf kepresidenan menggantikan bekas aktivis di ICW, Teten Masduki.
Sedangkan Gumelar yang karir militernya banyak di Komando Pasukan Khusus TNI AD, perjalanan karirnya juga cukup beraneka walau tidak pernah menjadi panglima ABRI. Dia pernah menjadi menteri perhubungan pada dua kabinet (satu merangkap bidang telekomunikasi), ketua umum PSSI, gubernur Lemhannas, dan juga menteri koordinator bidang politik, sosial, dan keamanan. Dia juga aktif di Peppabri bersama senior-senior dan sesepuh-sesepuh TNI dan Kepolisian Indonesia.
Lalu, mengapa kedua jenderal purnawirawan itu dipilih Presiden Joko Widodo? Jokowi, seusai pelantikan mereka, di Istana Negara, Rabu, mengatakan, sudah mempertimbangkan banyak hal sebelum akhirnya memutuskan Moeldoko Gumelar.
“Yang ditanya kok pertimbangan semua. Ya banyak saya kira pertimbangan. Soal apa yang sudah kita putuskan itu sudah melalui pertimbangan yang panjang, kalkulasi perhitungan yang panjang,” kata Jokowi dikutip Antara.
Kedua orang tokoh itu berlatar militer? “Malah bagus khan,” kata Jokowi yang didampingi Wakil Presiden, Jusuf Kalla.[DJ]
