Jakarta, Gontornews — Menteri Agama Fachrul Razi optimis Pemerintah Arab Saudi akan menambah kuota haji Indonesia tahun 1441H/2020M menjadi 231 ribu. Hal ini ditegaskan Menag setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng usai melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi dalam rangka penandatanganan MoU Penyelenggaraan Haji 1441H/2020M.
Kuota haji menjadi salah satu poin yang tercantum dalam MoU penyelenggaraan ibadah haji. MoU tersebut ditandatangani oleh Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhammad Saleh bin Thahir Benten dengan setiap menteri yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji, termasuk Menteri Agama RI.
Kuota dasar jamaah haji Indonesia yang tertuang dalam MoU berjumlah 221 ribu, terdiri atas 204 ribu kuota jamaah haji reguler, dan 17 ribu kuota jamaah haji khusus. Namun, ada klausul juga bahwa Indonesia mengajukan penambahan sebesar 10 ribu.
“Pihak Saudi memahami kebutuhan Indonesia untuk tambahan kuota. Mereka minta agar kita mengajukan secara khusus, dan akan dipertimbangkan. Kalau saya lihat, mereka sudah siap untuk memberi,” terang Menag di Cengkareng, Kamis (05/12).
Menurut Menag, jika permohonan Indonesia diterima, maka kuota 10 ribu tersebut bersifat tambahan, bukan kuota dasar. Apakah akan menjadi kuota dasar, kata Menag, hal itu perlu dibahas bersama dalam kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (KTT OKI).
Demikian juga dengan kuota petugas, jumlahnya masih sama dengan tahun lalu, 4.100. “Kami juga mengajukan usulan tambahan agar kuota petugas haji menjadi 4.200,” tuturnya.
Dikatakan Menag, tarik ulur penambahan kuota terkait dengan fasilitas di Mina yang sangat terbatas. Untuk itu, Saudi akan berusaha menambah kenyamanan jamaah terlebih dahulu, bukan menambah kuota jamaahnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah membangun 60 ribu toilet bertingkat dalam rentang dua tahun.
“Kami sudah minta ke pihak Arab Saudi agar proses pembangunannya dimulai dari tenda yang menjadi kawasan jamaah haji Indonesia. Dia kelihatannya setuju. Karena jamaah kita memang terbanyak,” ujar Menag.
“Itu bukan jumlah yang tanggung-tanggung. Kelihatannya toilet yang ada akan dibongkar lalu ditinggikan,” sambungnya.
Oleh-oleh lain dari kunjungan Menag ke Saudi adalah penambahan fasilitas layanan fast track. Selama ini, layanan tersebut hanya diberikan kepada sekitar 70 ribu jamaah haji Indonesia yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Menag awalnya mengusulkan agar layanan yang sama bisa dilakukan di seluruh embarkasi. Namun, pihak Saudi baru bisa menambah untuk satu embarkasi saja.
“Tahun depan, Saudi setuju untuk menambah layanan fast track di embarkasi Surabaya,” jelasnya.
Selain fast track, Saudi juga akan menambah layanan Iyab saat pemulangan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Tahun 1440H, maskapai Saudi menerapkan Program Iyab untuk sekitar 48 kloter jamaah haji Indonesia. Melalui program ini, ketika akan meninggalkan bandara Jeddah atau Madinah ke Tanah Air, jamaah tidak melakukan proses keimigrasian seperti perekaman biometrik, sidik jari dan lainnya. Setibanya di bandara, jamaah bisa langsung masuk pesawat.
“Iyab tahun lalu hanya untuk 48 kloter. Jamaah puas karena merasa diperlakukan seperti VIP. Kita minta diperbanyak. Pihak Saudi sedang mempertimbangkan agar ini bisa diperbanyak,” ucapnya.
Terkait visa berbayar sebesar SAR 300, Menag menjelaskan bahwa itu sudah menjadi kebijakan Pemerintah Saudi. Visa tersebut sudah diberlakukan bagi semua orang yang akan masuk ke Saudi, termasuk bagi jemaah haji.
“Kami sudah minta agar itu ditunda pemberlakuannya dan agar petugas dibebaskan, tapi katanya itu sudah menjadi keputusan,” tandasnya. [Fathur]
