Batam, Gontornews — Kementerian Agama memastikan Pemerintah akan mengajukan penambahan kuota haji 2023 hingga 100 persen kepada pemerintah Arab Saudi. Meskipun kewenangan pemberian kuota merupakan wewenang dari pemerintah Arab Saudi.
“Kalau untuk kuota (haji), keputusannya ada di Pemerintah Saudi. Kita sudah menyampaikan kalau Indonesia meminta kuota haji 100 persen,” kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam wawancaranya dari Batam, Jumat 2 September 2022.
“Soal jumlah kuota, itu keputusan Saudi,” sambungnya sebagaimana dilansir Antara.
Sebagai informasi, pada pelaksanaan haji 2022, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 100.051 orang atau berkurang 50 persen dari kuota haji tahun 2019. Berkurangnya kuota haji ini merupakan dampak dari pembatasan akibat pandemi Covid-19 yang pemerintah Arab Saudi berlakukan.
Tidak hanya itu, biaya haji pun juga mengalami peningkatan. Kementerian Agama menyebut biaya operasional haji tahun 2022 membengkak tajam hingga membutuhkan dana tambahan sebesar 1,5 triliun Rupiah
Karena itu, Menag Yaqut mengajak jajaran dan pihak terkait lainnya untuk menyiapkan penyelenggaraan haji tahun 2023 sebaik mungkin. Menag menganggap tantangan haji ke depan tidak ringan. Selain jumlah jemaah yang harus dilayani berpotensi bertambah, penyelenggaraan haji mendatang juga harus bisa responsif terhadap Visi Saudi 2030.
“Kita tahu ada banyak apresiasi dari berbagai pihak atas suksesnya pelaksanaan haji kali ini. Haji 2022 harus jadi tolok ukur, namun kita tidak boleh jumawa dan cepat puas. Tantangan ke depan saya yakini akan jauh lebih berat,” ujar Menag Yaqut saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 H/2022 M di Batam, Kamis (1/9/2022).
Menag mengatakan, ada kemungkinan kuota jemaah haji Indonesia juga akan meningkat pada 2023 dibandingkan tahun ini yang hanya 100.051 jemaah. Namun demikian, sebagaimana dilansir Kementerian Agama, penambahan jemaah ini jelas berkonsekuensi dengan banyaknya energi dan konsentrasi yang harus dikeluarkan oleh petugas dalam memberikan pelayanan.
Karenanya, Menag meminta Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief dan jajarannya untuk mengantisipasi hal tersebut. Menag berpesan agar persiapan pelayanan haji ke depan harus lebih matang dan detail agar tidak banyak hal yang terlewatkan.
Terkait Visi 2030 Saudi, pihaknya meminta agar disiapkan mitigasi yang tepat jika penyelenggaraan haji ke depan tidak lagi banyak melibatkan pihak Kerajaan Arab Saudi misalnya.
“Untuk itu ke depan saya minta harus ada banyak inovasi. Seperti jaket pendingin yang tahun ini sudah dicoba mungkin perlu diadakan untuk para petugas di lapangan. Demikian juga layanan fast track bisa diperbanyak tak hanya di Jakarta, tapi bisa di Jateng dan Jatim. Rakernas jangan hanya acara seremoni,” pinta Menag. [Mohamad Deny Irawan]
