Jakarta, Gontornews — Koordinator Pusat Korps PII-Wati menyampaikan pernyataan sikap terkait Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Hal itu disampaikan dalam sebuah surat dengan lampiran Pernyataan Sikap Menolak RUU PKS yang kini telah memasuki pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM).
Surat tersebut disampaikan langsung kepada salah satu anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Dr Ir Sodik Mudjahid MSc di Gedung Nusantara I ruang 1708, Selasa (19/3/2019). Selanjutnya,surat akan diteruskan ke ketua Fraksi Gerindra.
“Kami ada titipan pandangan kami selaku organisasi pelajar terhadap RUU PKS, kami menyadari bahwa keberadaan UU PKS dalam menangani kejahatan seksual adalah hal yang mendesak sehingga perlu segera dibahas DPR, tetapi harapan kami produk hukum yang dimaksud tetap memperhatikan kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat, soalnya menurut kami frasa kekerasan seksual yang termaktub dalam RUU PKS ini multitafsir sehingga penerapannya akan berbenturan dengan subjektivitas pelaku dan korban dan beberapa pasal di dalamnya,” ungkap Haslinda Satar selaku Ketua Korpus PII-Wati.
Sedangkan, Ketua Divisi Kajian Isu Korpus PII-Wati, Roro Syariati Sani meminta DPR meninjau kembali RUU PKS. “Kami telah membaca naskah akademik dari RUU PKS dan menurut kami apabila RUU PKS ini disahkan dapat menghancurkan masa depan bangsa dan moral pelajar melalui sekulerisasi nilai-nilai agama. Maka kami tegas menolak RUU PKS ini dan meminta DPR meninjau kembali RUU PKS dan menerima usulan dari pihak kontra dan kami mengajak masyarakat untuk lebih sadar dan cerdas agar mampu memberikan sikap dan pilihan yang bertanggung jawab terhadap isu-isu yang bergulir,” ujarnya.
Dia juga menghimbau semua pihak agar mendukung upaya preventif untuk melindungi dan membentuk generasi yang berkarakter.
“Kami juga menghimbau kepada seluruh organisasi dan masyarakat untuk terus mendukung upaya-upaya mengantisipasi persoalan sosial seperti zina, LGBT dan kerusakan moral, dan kepada seluruh eselon korps PII-Wati seluruh Indonesia untuk mengkaji dan mengeluarkan sikap terhadap RUU PKS, dan teruslah melakukan pembinaan terhadap pelajar putri dan anak sebagai bentuk tindakan preventif dalam rangka membentuk generasi yang kokoh dan berkarakter,” tambahnya.
Sementara itu, Sodik Mudjahid menyarankan Korps PII-Wati untuk menyampaikan surat pernyataan sikap yang sama kepada seluruh fraksi agar menjadi pertimbangan.
“Fraksi Gerindra menutup ruang-ruang zina, LGBT, dll. Berbeda dengan fraksi lain, Gerindra mendukung RUU PKS untuk memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap kejahatan-kejahatan seksual yang sekarang ini menurut kepolisian, Komnas Perempuan dan KPAI, poinnya kami memperkuat dan pencegahan terhadap kejahatan seksual,” jelas Sodik
Menurut Sodik, RUU P-KS ini akan kembali dibahas setelah pesta demokrasi pada bulan Mei. [Fathurroji]
