Washington, Gontornews – Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat Mike Pompeo menolak berkomentar atas temuan badan intelejen AS (CIA) bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman (MBS) berperan dalam pembunuhan Jamal Khashoggi.
Dalam sebuah wawancara pada 13 Februari dengan CBS News, Pompeo dicecar banyak pertanyaan seputar pembunuhan jurnalis dan kolumnis Saudi untuk The Washington Post, yang juga warga AS, itu.
“Itu pertanyaan konyol,” katanya, ketika ditanya apakah MBS terlibat dalam pembunuhan itu.
“Tidak ada negara yang bertindak melawan pelanggaran hak asasi manusia seperti yang dilakukan bangsa Amerika, dan Presiden [Donald] Trump berada di garis terdepan dalam melakukan hal itu,” tambahnya seperti dikutip hurriyetdailynews.com.
Pompeo mengatakan pembunuhan itu tidak dapat diterima apapun alasannya.
Ia juga menegaskan bahwa AS memiliki hubungan penting dengan Saudi dan ia ingin memastikan bahwa hubungan itu sukses.
Khashoggi dibunuh secara brutal di dalam konsulat Saudi di Istanbul tak lama setelah ia memasuki gedung diplomatik itu pada 2 Oktober 2018.
Saudi awalnya membantah kejadian itu namun kemudian menyebutkan bahwa Khashoggi tewas di tangan agen-agen jahat.
Saudi berusaha untuk menjauhkan MBS dari kasus pembunuhan Khashoggi, seperti halnya Trump.
Pada bulan November, CIA menyimpulkan dengan keyakinan tinggi bahwa MBS telah memerintahkan pembunuhan Khashoggi, menurut The Post.
“Presiden Trump dan pemerintahan ini berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban setiap individu yang terlibat dalam kasus itu. Kami juga sudah menerapkan sanksi kepada sejumlah orang yang terlibat dalam pembunuhan itu,” kata Pompeo.
Sementara itu Senator AS Bob Menendez pada 14 Februari mengirim surat kepada Pompeo meminta semua dokumen yang berkaitan dengan pembunuhan Khashoggi dan secara khusus meminta catatan yang menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga kerajaan Saudi, termasuk MBS, bertanggung jawab atas pembunuhan itu.
Surat itu dikirim setelah Trump gagal mematuhi tenggat waktu pekan lalu untuk mengirim laporan ke Kongres apakah sanksi diperlukan terhadap MBS atas kasus itu. [Rusdiono Mukri]
