New Delhi, Gontornews — Pemerintah India membatasi sebagian besar alat pengujian COVID-19. Hal ini dilakukan menyusul peningkatan yang terjadi di negara Asia Selatan tersebut mencapai 3.350 kasus pada Ahad (5/4).
Sebagaimana diketahui, India dalam beberapa pekan terakhir melarang ekspor obat-obatan, ventilator, masker dan alat pelindung diri (APD).
Kebijakan ini dilakukan tidak lama setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meminta India untuk mengizinkan ekspor obat anti-malaria. AS meyakini bahwa obat anti-malaria, hydroxychloroquine, merupakan vaksin COVID-19.
“Kedua pemimpin sepakat untuk tetap berhubungan dengan rantai pasokan global obat-obatan dan pasokan medis. Hal ini dilakukan untuk memastikan hubungan mereka tetap lancar selama krisis kesehatan global ini,” kata Jurubicara Gedung Putih, Judd Deere, Sabtu (4/5).
Sementara sumber dari India mengatakan jika kedua pemimpin sepakat untuk mengerahkan kekuatan kemitraannya demi memerangi COVID-19.
“(Kedua kepala negara) sepakat untuk mengerahkan kekuatan penuh kemitraan India-AS untuk memerangi COVID-19 secara tegas dan efektif,” ujar sumber yang dilansir Reuters.
Sejauh ini, penularan COVID-19 di Asia Selatan mencapai hampir 7.000 kasus. Sejumlah pakar khawatir bahwa masifnya penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut akan semakin memperlemah sistem kesehatan masyaraka tyang sudah lemah.
Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, meluncurkan paket stimulus ekonomi sebesar 727,50 Miliar Taka atau setara 140 Triliun Rupiah. Sheikh Hasina berharap paket stimulus ini dapat membantu dalam mengatasi dampak wabah COVID-19 dari sektor ekonomi.
Bangladesh melaporkan 88 kasus penularan dan 9 kematian akibat COVID-19.
Secara umum, India melaporkan 3.374 kasus dengan 77 kematian; Pakistan 2.880 kasus dengan 45 kematian; Afghanistan 337 kasus dengan 7 kematian; Sri Lanka 166 kasus dengan 5 kematian; Bangladesh 88 kasus dengan 9 kematian; Maladewa 19 kasus tanpa kematian dan; Nepal melaporkan 9 kasus tanpa laporan kematian. [Mohamad Deny Irawan]
