Patna, Gontornews — Masrat Zahra (26), jurnalis foto Kashmir, pada hari Selasa (21/4) menghadapi tuduhan terorisme setelah dicari polisi karena terlibat dalam “kegiatan antinasionalisme” di media sosial.
Petugas penegak hukum di Kashmir yang dikelola India mendakwa Masrat Zahra di bawah Undang-Undang Pencegahan Aktivitas Melanggar Hukum (UAPA), yang memungkinkan pihak berwenang untuk mendakwa seseorang sebagai teroris.
Wartawan yang berbasis di Srinagar itu mengatakan kepada Arab News, “Apa kejahatan saya? Saya telah men-share karya saya di Facebook beberapa waktu lalu dan kasus ini benar-benar mengejutkan saya.”
“Yang mengejutkan saya, polisi tidak memanggil saya sebagai jurnalis tetapi sebagai pengguna Facebook,” kata Zahra, yang karyanya telah muncul di banyak publikasi internasional.
Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh polisi cyber Jammu dan Kashmir pada hari Sabtu menyebutkan, petugas telah menerima “informasi melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya bahwa satu pengguna Facebook, yaitu Masrat Zahra, mengunggah postingan antinasionalisme dengan niat kriminal untuk membujuk kaum muda dan merusak ketenangan masyarakat.”
Ia menambahkan, Masrat Zahra juga diyakini mengunggah foto-foto yang dapat memprovokasi masyarakat untuk melanggar hukum dan ketertiban dan “merusak citra badan-badan penegak hukum.”
Pada hari Senin, Zahra diancam dengan Undang-Undang UAPA.
Karya jurnalistiknya baru-baru ini menggambarkan seorang wanita yang mengalami serangan brutal setelah mengklaim bahwa suaminya telah dibunuh oleh tentara India.
Juga, pada hari Senin, polisi Srinagar mendakwa jurnalis Kashmir lainnya, Peerzada Ashiq, yang bekerja untuk harian nasional terkemuka The Hindu, dengan tuduhan bahwa salah satu tulisannya yang terbaru “secara faktual salah dan dapat menyebabkan ketakutan atau kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat.”
Berjudul “Keluarga para militan yang terbunuh diberikan jam malam,” laporan Ashiq menyelidiki bagaimana di tengah wabah penyakit coronavirus (COVID-19) yang sedang berlangsung, pihak berwenang telah mengeluarkan izin khusus untuk keluarga para militan yang terbunuh dari distrik Shopian Kashmir selatan untuk mengunjungi kuburan keluarganya di distrik lain, sekitar 110 kilometer jauhnya.
“Ini upaya untuk membuat atmosfer sulit bagi wartawan di Kashmir,” kata Shuja-ul-Haq, presiden Klub Pers Kashmir, kepada Arab News.
“Kami sedang melalui masa yang sulit. Meskipun ada jaminan dari pihak berwenang, kasus-kasus kriminalisasi mendera para jurnalis. Persatuan media di lembah itu sangat terkejut,” katanya.
Jurnalis yang berbasis di Srinagar, Gowhar Gilani, mengatakan, “Apa yang terjadi ini sangat traumatis. Sebagai wartawan kami merasa memakai ventilator dan membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup. Demokrasi tidak dapat berjalan tanpa aktivitas politik yang hidup dan media independen.”
Seorang wartawan senior Kashmir, yang tak ingin disebut namanya mengatakan, kasus-kasus terhadap jurnalis bukanlah hal baru di Kashmir. Tapi tuduhan sebagai teroris, baru bagi mereka.
“Di tempat lain akan ada protes besar-besaran jika wartawan dikriminalisasi dengan sangat terang-terangan, tetapi di Kashmir semuanya dibenarkan dengan alasan melindungi keamanan nasional,” katanya.
