New Delhi, Gontornews — Ketakutan akan teknik demografis di Jammu dan Kashmir menjadi kenyataan setelah pemerintah India menerima 25.000 aplikasi residensi dari orang luar.
Pada bulan April, Perdana Menteri Narendra Modi memperkenalkan seperangkat undang-undang baru yang memberikan hak domisili kepada warga India non-Kashmir, sebuah langkah yang menurut para analis bertujuan untuk mengubah karakter demografis satu-satunya wilayah mayoritas Muslim di negara itu.
Laporan menunjukkan bahwa lebih dari 33.000 aplikasi tempat tinggal telah diterima, sebagian besar di wilayah Jammu yang didominasi Hindu, dan 25.000 dari mereka telah diterima sejak pertengahan Mei. Namun jurubicara pemerintah daerah menolak berkomentar.
Mereka yang telah tinggal di negara bagian selama 15 tahun, atau belajar di sana selama tujuh tahun, memenuhi syarat untuk menjadi penduduk tetap. Migran terdaftar dan anak-anak pejabat pemerintah pusat yang telah bertugas di Jammu dan Kashmir selama 10 tahun juga diizinkan untuk memperoleh sertifikat domisili.
Awal pekan ini Navin Kumar Choudhary, seorang warga negara bagian Bihar timur yang merupakan seorang birokrat top di Jammu selama 26 tahun, menjadi pejabat non-lokal pertama yang mendapatkan sertifikat domisili di bawah undang-undang yang baru.
“Semua keraguan kita tentang aturan domisili baru di Jammu dan Kashmir akan muncul,” kata mantan kepala menteri dan pemimpin Konferensi Nasional (NC) Omar Abdullah dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat.
“NC menentang perubahan karena kita bisa melihat desain jahat di balik perubahan,” katanya.
Juru bicara NC Imran Nabi pada hari Sabtu menggambarkan perkembangan sebagai “paku terakhir di peti mati dan ketidakadilan” bagi orang-orang Kashmir. “Ini adalah serangan langsung ke tanah dan pekerjaan kami,” katanya kepada Arab News.
Menurut mantan Partai Demokrat Rakyat yang berkuasa di kawasan itu, New Delhi berusaha mengubah identitas Kashmir.
“Ketika agendanya terbuka, menjadi jelas bahwa seiring dengan perubahan demografis yang dituju, targetnya pekerjaan, sumberdaya alam, identitas budaya, dan segala sesuatu yang telah diselamatkan oleh rakyat Kashmir dengan mengaksesi India dengan jaminan konstitusional yang kuat,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Gejolak di negara bagian itu meningkat tahun lalu ketika New Delhi mencabut Pasal 370 konstitusi negara itu, yang telah menjaminnya status otonomi khusus serta memberikan hak tanah dan pekerjaan kepada penduduk setempat secara eksklusif. Pencabutan itu memicu kemarahan yang meluas, yang disambut dengan tanggapan brutal oleh militer India.
Pemerintah pusat juga membagi negara menjadi dua wilayah persatuan – Wilayah Persatuan Ladakh dan Wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir. Mereka secara langsung diperintah oleh perwakilan New Delhi, dan majelis lokal hanya memiliki sedikit otoritas politik dan administrasi.
Anuradha Bhasin, editor surat kabar terkemuka berbahasa Inggris Kashmir Times, mengatakan bahwa tujuan undang-undang domisili mengubah demografi dan “melemahkan” penduduk setempat.
“Sulit untuk mengatakan siapa orang-orang ini yang telah mengajukan permohonan domisili,” katanya. “Tapi yang mengejutkan kemudahannya aplikasi diproses … Ini menimbulkan tanda tanya.” []
