Jeddah, Gontornews — Sebanyak 72negara akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Timur Tengah (Middle East Summit) di Paris, Prancis, Ahad (15/1). Konferensi akhir pekan ini untuk menegaskan kembali sikap oposisi mereka terhadap pemukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan, Palestina.
Dan sekaligus menyerukan pembentukan negara Palestina merdeka sebagai “satu-satunya cara” untuk memastikan perdamaian di wilayah Timur Tengah.
Konferensi itu diharapkan dapat memberi pesan yang kuat kepada Israel dan pemerintahan AS yang baru di bawah kepemimpinan Donald Trump yang akan dilantik pada 20 Januari mendatang.
Pertemuan ini juga akan menjadi kesempatan terakhir bagi pemerintahan Presiden AS Barack Obama untuk menunjukkan perannya dalam reposisi wilayah Timur Tengah, khususnya Palestina.
Husam Zomlot, penasihat urusan strategis Otoritas Palestina (PA) Presiden Mahmoud Abbas, mengatakan, “Kami ingin pembicaraan damai di Paris akan membuat dunia lebih bertanggung jawab terhadap rakyat Palestina.”
Dia menambahkan, dunia memiliki dua pilihan: Membujuk Israel menerapkan hukum internasional dan mematuhi resolusi, atau menjatuhkan sanksi pada negara Yahudi itu dan mengakui negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibukotanya dan kedaulatan penuh atas wilayah yang diduduki pada tahun 1967.
“Konferensi itu sendiri adalah sebuah prestasi. Kami sudah berusaha selama bertahun-tahun untuk meyakinkan pihak internasional yang mengkhawatirkan bahwa perundingan bilateral dengan Israel tidak layak,” kata Zomlot sebagaimana dikutip arabnews.com.
“Israel telah menggunakan negosiasi hanya untuk menunda-nunda dan mendapatkan lebih banyak waktu untuk mengubah realitas di Palestina dan membangun pemukiman.”
Dia menambahkan bahwa perwakilan dari 72 negara, termasuk 40 menteri luar negeri, menghadiri konferensi penting Paris karena masyarakat internasional bertanggung jawab untuk mencapai keadilan bagi rakyat Palestina.
“Kami berharap konferensi ini akan mengeluarkan keputusan yang jelas dan peserta menindaklanjuti pelaksanaan resolusi internasional.”
Sementara itu, jurubicara kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeineh mengatakan konferensi ini adalah kesempatan penting untuk menekankan solusi dua negara dan ilegalitas pemukiman.
“Masyarakat internasional perlu menegaskan kepada pemerintah Israel bahwa penolakannya terhadap resolusi PBB akan menyebabkan lebih banyak kerusuhan dan ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah dan dunia,” kata Abu Rudeineh. [Rusdiono Mukri]
