Jakarta, Gontornews —
Di tengah upaya memutus rantai penyebaran Covid-19, Indonesia tengah menghadapi Pilkada serentak di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota yang puncaknya akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.
Mencermati kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia telah mencapai tingkat darurat, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. Dr. KH Said Aqil Siroj, MA meminta supaya anggaran Pilkada 2020 direalokasikan untuk penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.
Pihaknya juga mengingatkan kembali Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan madharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi.
Selain itu PBNU meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati.
“Pelaksanaan Pilkada, sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya,” jelas Kiai Said dalam keterangan tertulisnya Minggu (20/9/2020).
Menurutnya, sebagaimana lazimnya perhelatan politik momentum pesta demokrasi selalu identik dengan mobilisasi massa. Kendati ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, telah terbukti dalam pendaftaran paslon terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan.
Fakta, sejumlah penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah serta para calon kontestan Pilkada di sejumlah daerah positif terjangkit Covid-19. Mencermati perkembangan penanggulangan pandemi Covid-19, NU membersamai segala ikhtiar, doa dan tawakal guna memutus rantai penyebaran Covid-19 yang semakin meluas.
Dikatakannya, upaya pengetatan PSBB perlu didukung tanpa mengabaikan ikhtiar menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat. NU berpendapat, melindungi kelangsungan hidup (hifdz al-nafs) dengan protokol kesehatan sama pentingnya dengan menjaga kelangsungan ekonomi (hifdz al-mâl) masyarakat.
“Namun karena penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan,” ungkapnya. []
