Bangkok, Gontornews — Kepolisian Thailand menyiagakan 6.000 pasukannya untuk menghadapi rencana demonstrasi di sebuah kantor yang mengelola harta kekayaan Raja Vajiralongkorn, Rabu (25/11). Mereka juga memastikan bahwa tidak ada demonstran yang berada dalam radius 150 meter dari sekitar kantor Biro Properti Mahkota.
Biro Properti Mahkota merupakan tempat para bangsawan berkumpul untuk membela sistem monarki yang menghadapi tantangan terbesarnya dalam beberapa dekade terakhir.
Wakil Kepala Polisi Bangkok, Piya Tavichai, menjelaskan bahwa ribuan personel kepolisian tersebut akan terbagi menjadi dua kelompok meski belum merinci.
“Terlepas dari bagaimana para demonstran bertindak, kami akan mengambil tindakan yang tepat,” katanya dalam konferensi pers yang dilansir Reuters.
Dalam demonstrasi prodemokrasi sebelumnya, lebih dari 50 orang demonstran terluka saat pihak kepolisian menggunakan meriam air serta gas air mata guna membubarkan ribuan pengunjuk rasa. Para demonstran meminta Perdana Menteri Prayut Chan’Ocha agar mundur dari jabatannya seraya mendorong pembuatan konstitusi baru.
Bagi Thailand, tuntutan semacam ini merupakan pelanggaran tabu yang terlaksana. Tuntutan reformasi terhadap sistem kerajaan dan penggulingan junta militer dari kursi Perdana Menteri jadi misi para demonstran.
Khusus demonstrasi besok, demonstran meminta biro terkait untuk mengubah sistem yang memungkinkan seorang raja mengelola harta kerajaan. Mereka mendesak pihak kerajaan untuk mengembalikan harta kekayaan negara kepada rakyat.
“(Kami ingin) merebut kembali properti yang dimaksudkan untuk menjadi milik rakyat,” ungkap inisiator demonstran, FreeYouth, dalam sebuah postingan di Twitter.
Sejauh ini, PM Prayut menolak seruan untuk mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Thailand. PM Prayut juga menegaskan akan menggunakan semua aturan yang berlaku untuk menuntut demonstran yang melanggar undang-undang. [Mohamad Deny Irawan]
