Jakarta, Gontornews — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr HM Hidayat Nur Wahid MA (HNW) prihatin dengan terjadinya kudeta miiter atas pemerintahan sipil di Myanmar, dan prihatin akan nasib minoritas Muslim Rohingya. Karena itu dia mengingatkan pemerintah Indonesia untuk secara aktif dan serius mendesak Myanmar untuk menghormati Piagam ASEAN, terutama terkait salah satu tujuan pembentukan ASEAN dalam Pasal 1 ayat (4), yakni memastikan bahwa masyarakat dan negara anggota ASEAN hidup damai dengan dunia luas dalam lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis.
Hal tersebut disampaikannya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (3/2), menanggapi peristiwa kudeta militer yang kembali terjadi di Myanmar.
HNW lebih lanjut menyampaikan, dengan mematuhi tujuan pembentukan ASEAN tersebut, maka setidaknya ada tiga hal yang perlu dilindungi di Myanmar saat ini, yakni demokrasi yang sudah mulai berlangsung di Myanmar, Warga Negara Indonesia (WNI), dan kaum marginal seperti etnis Rohingya yang teraniaya selama ini.
“Sebagai negara terbesar dan pendiri ASEAN, Indonesia harus melakukan segala upaya yang dimilikinya untuk melindungi tiga hal tersebut, walau memang salah satu prinsip yang dipegang di ASEAN adalah prinsip non-interference,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II (termasuk luar negeri) ini mengapresiasi sikap Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Yangon untuk melindungi WNI di sana, dengan telah mengeluarkan imbauan kepada para WNI yang berjumlah sekitar 500 orang di Myanmar untuk waspada dan meminimalisasi kegiatan non-esensial di luar rumah.
Selain itu, KBRI juga telah berkomunikasi dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia di Myanmar.
“Langkah cepat itu patut diapresiasi, tapi penting dikawal pelaksanaannya, agar WNI yang berada di Myanmar benar-benar aman dan selamat. Namun, sebagai salah satu negara yang sejak awal menginisasi pembentukan ASEAN untuk menjaga stabilitas serta menciptakan iklim demokrasi di kawasan, Pemerintah Indonesia harusnya lebih bisa memainkan perannya yang lebih besar,” ujarnya.
HNW mengatakan bahwa peran yang besar itu menjamin demokrasi bisa tetap berjalan dengan baik di Myanmar dan etnis minoritas Rohingya tidak kembali menjadi korban. Ia mengatakan bahwa kondisi etnis Rohingya sekarang ini ibarat keluar dari mulut buaya, tetapi justru malah masuk ke mulut singa.
“Di era Aung San Suu Kyi nasib Muslim Rohingya tertindas. Tapi PBB khawatir dengan kudeta militer Myanmar ini akan berimplikasi kepada nasib 600 ribuan penduduk Muslim Rohingya semakin buruk. Panglima Militer yang saat memimpin kudeta pernah diminta oleh Dewan HAM PBB untuk diselidiki dan dituntut atas genosida di Negara Bagian Rakhine utara, serta kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di Negara Bagian Rakhine, Kachin dan Shan,” jelasnya.
Oleh karena itu, HNW berharap agar pemerintah Indonesia dapat mengajak negara anggota ASEAN lainnya untuk ikut bergerak menyelamatkan prinsip-prinsip yang sudah disepakati di Piagam ASEAN. Agar tak terjadi lagi genosida terhadap warga Rohingya yang bisa berdampak terjadinya eksodus besar-besaran lagi ke kawasan ASEAN yang akan menjadi beban bagi ASEAN.
“Atasi kudeta militer di Myanmar itu, Indonesia penting bisa menunjukkan posisinya sebagai negara yang besar dan berpengaruh di kawasan,” pungkasnya. []
